Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil (PNS) hingga akhir April 2023. Pembayaran ini terpantau naik 5,1 persen, dibandingkan tahun sebelumnya.
"Sampai dengan April kita telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (22/5/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran dana pensiun PNS melalui Taspen sebesar Rp50,8 triliun atau tumbuh 5,2 persen (yoy) dan ASABRI realisasinya Rp7,3 triliun atau mengalami kenaikan 3,8 persen (YoY).
Pembayaran pemanfaatan pensiun mengalami peningkatan cukup pesat, mencapai 2,1 juta orang dari 1,9 juta orang di tahun sebelumnya.
"Peningkatan jumlah penerimaan pensiun terutama pensiun PNS daerah," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, realisasi belanja non Kementerian/Lembaga pada April 2023 mencapai Rp265 triliun dan tumbuh 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain digunakan untuk pembayaran pensiun PNS, belanja non K/L juga digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
"Realisasi belanja non K/L April 2023 Rp265 triliun, untuk mendukung stabilisasi dan pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Realisasi pembayaran subsidi per April, mencapai Rp62 triliun Subsidi ini disalurkan untuk berbagai sektor, seperti energi, pertanian, hingga kesehatan.
"Subsidi yang sudah kita bayarkan Rp62 triliun, baik untuk BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi dan subsidi untuk uang muka perumahan, serta subsisi non energi," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa realisasi pembayaran subsidi energi sebesar Rp42,2 triliun dan untuk subsidi non energi sebesar Rp19,9 triliun.
Adapun rinciannya, subsidi energi untuk BBM mencapai Rp5,2 triliun, yang dimanfaatkan sebanyak 4,39 juta kiloliter, kemudian LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun yang dimanfaatkan sebanyak 2 juta metrik ton.
"Selanjutnya, untuk subsidi listrik untuk 39,2 juta pelanggan dengan realisasi subsidinya Rp15,3 triliun dan realisasi subsidi untuk uang muka perumahan mencapai Rp204,1 miliar dengan manfaat sebanyak 50,3 ribu rumah," tuturnya.
Sementara itu, pemerintah juga telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik telah senilai Rp33,8 triliun, realisasi ini tumbuh hingga 87,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Ini merupakan pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya," ungkapnya.
Adapun, rinciannya kompensasi BBM dibayarkan kepada Pertamina senilai Rp24,5 triliun dan Rp0,3 triliun untuk PT AKR. Sedangkan, pembayaran kompensasi yang diberikan kepada PLN senilai Rp9 triliun.