Terakhir, Sri Mulyani meminta Rio untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara. Menurutnya, tugas penagihan untuk beberapa outstanding issue yang memiliki peranan strategis adalah tugas yang tidak hanya dilakukan DJKN, tapi bekerja sama dengan aparat hukum dalam melakukan enforcement dan integritas tinggi.
"Dalam kerjasama dengan BUMN dalam mengelola kekayaan engara yg dipisahkan maupun di lingkungan Kemenkeu dan termasuk dukungan untuk SWF yang baru saja dibentuk. Juga untuk mendukung restrukturisasi di bawah BUMN agar bisa dikawal dengan cermat dan teliti untuk dimanfaatkan dalam konteks perekonomian dan masyarakat," papar Ani.
Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani melantik jajaran eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa diantaranya yakni Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata sebagai Dirjen Anggaran, Askolani sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Hadiyanto Dirjen Perbendahaaan, Rionald Silaban sebagai Jenderal Kekayaan Negara, Andin Hadiyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Keuangan Negara.
Nama lain adalah, Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak, Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Febrio Kacaribu sebagai Kepala BKF