Sri Mulyani Segera Rombak Skema Bansos dan Subsidi bagi Rakyat Miskin

23 Jun 2020, 17:54 WIB

IDN Times / Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengubah skema program bantuan sosial dan subsidi bagi keluarga miskin. Caranya yakni menggabungkan pemberian subsidi energi baik listrik maupun elpiji dengan bantuan sosial atau bansos.

"Program generik yang disebut dukungan manajemen sering amat besar karena ongkos birokrasi. Perlindungan sosial ini juga akan reform karena menyangkut banyak belanja yang terfragmentasi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (23/6).

"Ada belanja untuk keluarga miskin 10 juta paling bawah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), ada bantuan dalam bentuk KIP PIP(Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar), bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN, dan juga berikan subsidi listrik, LPG," Sri Mulyani melanjutkan.

1. Selama ini bansos masih terpisah antara pusat dan daerah sehingga data sulit disinkronkan

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Menkeu yang akrab disapa Ani, selama ini bantuan sosial masih terpisah-pisah di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk akses kesehatan dan subsidi energi, sehingga akuntabilitas program sulit untuk disinkronkan.

"Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga gak bisa disinkronkan. Sangat perlu dalam situasi COVID, makin terasa kita perlu identifikasi dan dapatkan data akurat mengenai siapa yang perlu dapat bansos dan jenis bansos," kata Ani.

2. COVID-19 momen pemerintah mengidentifikasi program bansos dan subsidi

Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia melanjutkan, pandemik COVID-19 menjadi momen bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberian subsidi energi.

"Kita perlu identifikasi dan dapatkan data akurat mengenai siapa yang perlu dapat bansos dan jenis bansos. Ini perlu sehingga terintegrasi. Belum lagi bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya, sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning," ujarnya.

3. Banyak program pusat dan daerah yang tidak sinkron

IDN Times / Auriga Agustina

Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, banyak program pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian atau lembaga di pusat tidak sinkron dengan kebutuhan pemerintah daerah.

"Berdasarkan temuan BPK, sering muncul banyak kementerian/lembaga meminta anggaran yang dipakai untuk menghasilkan barang, yang nantinya diserahkan masyarakat atau pemda (pemerintah daerah). Namun pemda tidak mau terima karena merasa kalau saya menerima barang ini saya harus pelihara, padahal ini bukan barang yang saya minta awalnya," ujar Sri Mulyani.

Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah pusat melakukan reformasi sistem anggaran nasional dalam RAPBN 2021.