Sri Mulyani Sentil Menteri LHK soal Kontribusi Sektor Kehutanan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga belum puas dengan pertumbuhan PDB pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu setiap tahunnya, yakni kira-kira 5 persen sampai 6 persen.

"Nah ini berarti kita sebagai negara yang punya hutan tropik dan bahkan dalam hal ini banyak yang sudah menjadi hutan industri rasanya kontribusi kurang dari satu persen it doesn't sound right, pasti ada hal-hal yang perlu untuk kita benahi bersama," ujar Sri Mulyani.

"Indonesia itu isinya hutan sama perikanan tapi dua sektor ini kontribusi ke dalam GDP kita is almost nothing, nggak benar itu berarti. Nah, ini yang mungkin kita perlu untuk kita semuanya mulai memikirkan apakah ini persoalan policy, masalah regulasi, masalah institusi, masalah tata kelola. Kan persoalannya di situ dan untuk Indonesia kita harus pikirkan," sambungnya.

Jika melihat dari sisi penerimaan negara terutama dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kontribusi dari sektor ini sekitar Rp5,6 triliun.

"Ini juga nggak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan total penerimaan negara kita sekarang sudah mencapai Rp1.500 dan PNBP kita itu sudah mencapai hampir sekitar Rp350 triliun," ujarnya.

Jadi, Sri Mulyani berpendapat kalau kehutanan hanya berkontribusi Rp5,6 triliun maka ada yang tidak beres. Menurutnya, semua pihak harus memahami di mana letak masalahnya agar kontribusi kehutanan dapat ditingkatkan.

"Tidak berarti dieksploitir, ditebangin supaya GDP-nya naik, nggak juga gitu," sebutnya.

Dia menjelaskan terdapat sejumlah tantangan terkait PNBP sektor kehutanan, yakni dominasi PNBP kehutanan dari basis kayu masih cukup tinggi.

Kemudian pengawasan masih perlu terus ditingkatkan, dan upaya berkelanjutan penegakan hukum. Selanjutnya adalah optimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai menganggur.

Lebih lanjut, kebijakan PNBP SDA kehutanan tahun 2023, dari sisi tata kelola adalah pembebasan layanan dokumen perhutanan sosial, tata kelola sistem single window penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap wajib bayar.

Berikutnya peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara online terintegrasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis online.

Optimalisasi produk juga diperlukan meliputi intensifikasi dan diversifikasi jenis dan tarif PNBP sektor LHK, penyesuaian harga patokan yang mengikuti perkembangan harga pasar, dan perizinan berbasis multi usaha, serta peningkatan produktivitas hutan alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN).

Kemudian optimalisasi produktivitas Hasil hutan bukan kayu (HHBK), pembebasan dana reboisasi untuk tanaman SILIN yang merupakan tanaman budidaya tidak tumbuh alami. Terakhir optimalisasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam serta reaktivasi kawasan wisata