Sri Mulyani Soroti Lebarnya Kesenjangan Inklusi Keuangan di ASEAN

29 Mar 2023, 10:27 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (29/3/2023).. (IDN Times/Trio Hamdani)

Bali, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti lebarnya kesenjangan terhadap inklusi keuangan yang dialami usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara-negara ASEAN.

"Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam indeks inklusi keuangan di negara anggota ASEAN," kata Sri Mulyani dalam High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (29/3/2023).

Hal itu terpotret dalam Global Findex 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC) yang mengukur tingkat inklusi keuangan, yakni akses individu maupun pelaku usaha kepada produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi.

"Angka inklusi keuangan ini mulai dari yang terendah 3 persen hingga 70 persen yang tertinggi di kawasan ASEAN. Rata-rata sebesar 41 persen, tidak bermakna apa-apa karena besarnya kesenjangan indeks ini," tuturnya.

1. UMKM punya peranan penting di ASEAN

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menjelaskan, peran UMKM sangat penting dalam mendorong ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan peluang untuk membuat progres di kawasan ASEAN.

Keberadaan UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja karena mampu menyerap 35 hingga 97 persen tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Begitupun dari sisi PDB, UMKM menyumbang 35-69 persen di tiap negara anggota ASEAN.

Bahkan di Indonesia, kehadiran UMKM sangat penting bagi perekonomian. UMKM berkontribusi 61 persen terhadap PDB Indonesia dan berkontribusi 97 persen bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi, peran mereka tentunya sangat-sangat signifikan. Bagaimana mereka bisa berprogres dan lebih produktif dalam aktivitas UMKM-nya akan bergantung pada kebijakannya, tetapi juga bisa memberikan dampak besar terhadap masing-masing ekonomi anggota ASEAN," ujarnya.

2. Kurangnya akses UMKM terhadap layanan keuangan formal jadi tantangan

Ilustrasi Bank (IDN Times/Arief Rahmat)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, hal yang menjadi tantangan adalah kurangnya akses UMKM terhadap layanan keuangan formal. Padahal, UMKM memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi, khususnya di Indonesia.

"Beberapa negara Asean masih memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah yang secara relatif menunjukkan kesenjangan yang sangat besar di antara negara-negara di kawasan ini," ujarnya.

Sri Mulyani menilai pesatnya digitalisasi di sektor keuangan, dalam hal ini percepatan dari ekosistem digital, platform pembayaran digital dan ekonomi akan meningkatkan inklusi keuangan dari para UMKM.

"Ini akan menyediakan akses yang lebih besar ke pendanaan bagi UMKM, juga meningkatkan peluang ekonomi mereka untuk mencapai pasar," tuturnya.

3. Inklusi keuangan UMKM jadi prioritas pada keketuaan Indonesia di ASEAN

Pengembangan ekosistem digital di dalam konteks memperkuat dan mendukung UMKM, diyakini juga akan mendorong dan menciptakan sebuah peluang untuk mencapai sustainable development goals (SDGs).

Kemudian, hal itu juga dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan, yang tentunya akan bergantung pada inklusi keuangan.

"Dengan latar belakang tersebut, mendorong inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM di ASEAN adalah sebuah langkah strategis dan bagian penting dari ASEAN Digital Economy Framework," sebutnya.

Oleh karena itulah, inklusi keuangan bagi UMKM adalah salah satu dari agenda prioritas terpenting di ekonomi ASEAN, dan juga di Indonesia sendiri.