Sri Mulyani Tulis Testimoni Terkait Divestasi Saham Freeport

Di testimoni yang beliau tulis, Sri Mulyani menjabarkan tentang Kontrak Karya (KK) penambangan Freeport McMoran (FCX) di Papua. "Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021.

"Pada Kontrak Karya 1991, tercantum bahwa setelah 2021, pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar," tulis Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dengan bekal KK tersebut, Freeport sudah meminta proses pembahasan untuk persetujuan perpanjangan KK hingga 2041 sejak tujuh tahun lalu.

"FCX sudah sejak 7 tahun lalu telah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari, agar kepastian invetasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti," ujar Sri Mulyani.

Salah satu alasan yang ditengarai menjadi motif FCX meminta perpanjangan KK adalah pemerintah Indonesia yang mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua KK diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009, termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009, namun pada saat bersamaan juga harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga pemerintahan SBY berakhir pada 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah RI dengan FCX tentang perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK," tulis Sri Mulyani.

Tugas inilah yang kemudian dipikul oleh pemerintahan Presiden Jokowi semenjak terpilih pada tahun 2014. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Jokowi menugaskan para menteri melakukan negoisasi kontrak Freeport.

"Presiden Jokowi langsung menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan (satu paket) yaitu:

1) Keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51 persen kepemilikan pada PT. Freeport Indonesia (FI) ke pemerintah Indonesia.

2) Keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

3) Keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah dan PNBP - Penerimaan Negara Bukan Pajak).

4) Perpanjangan Operasi 2x10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya," ujar Sri Mulyani lagi.

Diakui sendiri oleh Sri Mulyani, upaya melakukan negoisasi kontrak dan meminta FCX bersedia lakukan divestasi saham ke pemerintah Indonesia, mendapat jalan terjal.

"Tugas negoisasi itu tidaklah mudah dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah topik sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di New York, Amerika Serikat. Bahkan, FCX sudah melakukan kerja sama operasi dalam bentuk participating interest dengan Rio Tinto, sebuah perusahaan pertambangan global yang terdaftar di bursa saham Australia, London (Inggris) - dan New York (Amerika Serikat). Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak," kenang Sri Mulyani.

Sri Mulyani turut menjelaskan bahwa setiap keputusan pemerintah terkait Freeport, sangat penting dan krusial karena membuktikan di mana posisi pemerintah terkait kepentingan negara dan kemakmuran rakyat di Papua.

"Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan di mana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyat Papua. Selain itu, ini juga untuk kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan investasi," lanjut Sri Mulyani.

Selanjutnya, Sri Mulyani membeberkan bagaimana awalnya beberapa kementerian terkait berkoordinasi dan bekerja sama untuk melancarkan upaya negoisasi kontrak dengan Freeport Indonesia.

"Awalnya, Menteri Jonan dan jajaran ESDM melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Lalu, Menteri Rini Soemarno dan jajaran BUMN beserta saya (Menteri Keuangan) dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan, dimulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk Direktur Utama Inalum, Budi Sadikin, untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, serta melakukan valuasi yang adil dan transparan serta dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri.

Setelahnya, Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambilalihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika)," ujar Sri Mulyani.

Setelah menjelaskan kronologis awal tersebut, Sri Mulyani lalu membeberkan bagaimana jajaran kementerian terkait bekerja sama untuk melakukan eksekusi menuju upaya negoisasi kontrak.

"Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global dari Inalum, agar mendapat rating terbaik sesuai dengan rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran DJP meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya," lanjut Sri Mulyani.

"Lalu, Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktik dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi ke depan yang lebih baik sari segi lingkungan, ujar Sri Mulyani lebih lanjut.

"Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2017, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar-Kementerian, serta Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dan pihak-pihak terkait. Itu belum menghitung rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi," tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani memuji langkah tim negosiator kontrak dan jajaran staf di kementerian terkait yang sangat bekerja dengan baik untuk menghapi tim keuangan dan tim hukum FCX.

"Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2, an jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menkumham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP, beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik, dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka," puji Sri Mulyani.

Akhirnya, kerja keras itu terbayar pekan lalu per 21 Desember 2018, ketika PT. Inalum dan Pemerintah Indonesia resmi memiliki 51 persen saham mayoritas Freeport Indonesia dengan skema divestasi.

"Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut kesepakatan itu adalah divestasi saham FCX sebesar 51 persen, kesepakatan tentang pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan investasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK, yang semua sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden," lanjut Sri Mulyani.

Sebagai penutup testimoni panjangnya, Sri Mulyani turut menyampaikan rasa bangga dan bahagianya terlibat dalam proses divestasi saham Freeport yang sukses dilakukan pemerintah Indonesia. Dan lagi, beliau juga menekankan bahwa ini adalah perjuangan yang berujung kepada hasil besar yang akan menguntungkan masyarakat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya di masa depan.

"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas, serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya.

Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur, dan tegas.

Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum ibu saya: seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jemawa," tutup Sri Mulyani.