Sri Mulyani Wanti-wanti soal Potensi Kenaikan Harga-harga di Daerah

17 Jan 2023, 12:46 WIB

Ilustrasi Harga Naik (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan inflasi di daerah bisa melonjak seiring meningkatnya kegiatan ekonomi usai dihantam pandemik COVID-19.

Dia menjelaskan, perekonomiannya di daerah mulai membaik, tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik signifikan, khususnya penerimaan perpajakan.

"Pajak hiburan naik 212 persen, pajak restoran naik 40 persen, pajak hotel naik 89 persen, dan pajak parkir 34 persen. Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada Selasa (17/1/2023).

1. Kegiatan yang meningkat bisa menyebabkan inflasi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Meningkatnya kegiatan, kata Sri Mulyani dapat berimplikasi kepada inflasi. Sebab, jika masyarakat mulai melakukan kegiatan konsumsi, namun barangnya tidak ada maka terjadi kenaikan harga.

"Ini yang harus kita cegah, pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan maka sisi produksi dan suplai tadi yang disebutkan oleh Bank Indonesia, oleh BPS, Pak Menko mengenai logistik, distribusi menjadi sangat penting," tuturnya.

2. Dana transfer ke daerah berperan penting untuk kendalikan inflasi

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menjelaskan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat penting untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan. Misalnya dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk infrastruktur guna mempercepat arus logistik.

Kemudian dana transfer umum (DTU) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam bentuk subsidi transportasi sehingga menurunkan tekanan inflasi.

"Dana desa juga bisa untuk menciptakan perbaikan produksi," tutur Sri Mulyani.

3. Pemerintah daerah perlu turun langsung ke masyarakat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Sri Mulyani memaparkan berbagai hal yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni program ketahanan pangan, serta program bantuan sosial (bansos).

Itu bisa memberi kombinasi agar daya beli, serta target kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat. Namun dibutuhkan kesungguhan dari para pemerintah daerah untuk turut memberikan dukungan.

"Ini masalah leadership dan masalah tadi delivery, bagaimana mendeliver di mana pimpinan-pimpinan daerah melakukan monitoring dan melihat secara langsung di tingkat masyarakat," tambahnya.