Strategi Pelindo Cegah Korupsi di Pelabuhan

Pelindo memiliki kepentingan memperkuat forum konsolidasi guna mewujudkan komitmen perseroan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih.

Namun, mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di pelabuhan, maka diperlukan sinergi dan kerja sama untuk mewujudkannya.

Menurut Arif, di Pelabuhan Tanjung Priok banyak instansi pemerintah yang bekerja dan beroperasi seperti Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Bea Cukai, kepolisian, TNI, dan lembaga lainnya. Selain itu, ada ratusan perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan di pelabuhan.

"Oleh karena itu, perlu sinergi bersama. Pelindo kembali menegaskan komitmen mewujudkan pelabuhan bersih dan transparan, yang pada ujungnya membantu mengurangi biaya logistik nasional," papar Arif.

Di sisi lain, Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan sejak era reformasi pemerintah serius memerangi korupsi. Hal ini diimplementasikan lewat perubahan sejumlah regulasi untuk mempersempit ruang tindak korupsi.

Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga baru yang akan menghalangi korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Yudisial (KY)

"Manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah separuh dekade pembentukan lembaga-lembaga tersebut," katanya.

Selain korupsi, banyak kejahatan lain terjadi di pelabuhan. Kejahatan tersebut biasanya perdagangan orang dan kehadiran kapal-kapal ilegal.

Terkait penangkapan kapal ilegal, kerap kali syahbandar melepaskannya begitu bersandar di pelabuhan dengan alasan protokol internasional.

"Begitu mendengar ini, kami di pusat memerintahkan supaya jangan dilepas. Tangkap dan adili dulu menurut hukum di Indonesia. Protokal internasional itu kan administratif dan sangat teknis. Hal yang ingin kami hentikan adalah substansi kejahatannya," ujar Mahfud MD.