Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati kenaikan anggaran untuk subsidi energi Rp74,9 triliun, serta tambahan kompensasi BBM dan listrik senilai Rp275 triliun.
Menurut Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, PT Pertamina (Persero) tetap menanggung beban APBN meski subsidi dan kompensasi energi telah dinaikkan.
“Terima kasih Pertamina atas kesediaan berbagi beban,” ujar Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (9/6/2022).
Dengan adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi, maka Pertamina ikut memikul beban dengan tetap melaksanaan Public Service Obligation (PSO). Menurut Said, langkah ini adalah prioritas ketimbang, memburu keuntungan semata di saat tekanan harga minyak bisa menyulitkan hajat hidup rakyat.
“Keprihatinan bersama yang ditunjukkan oleh Pertamina inilah yang sangat kita apresiasi,” tutur Said.
Dia mengatakan bahwa tanpa kontribusi Pertamina, APBN akan jauh lebih berat menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM.
“Kesediaan Pertamina memangkas target net profit 3 miliar dolar AS (Rp43,7 triliun) demi bersama sama membantu negara dan rakyat bentuk nyata burden sharing,” ujar Said.
Said menjelaskan, Pertamina masih memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak dunia. Dia mencatat Pertamina telah menyumbang Rp143 triliun ke negara.
Meski begitu, dia menilai Pertamina tidak langsung membeberkan windfall profit.
“Inilah manifestasi kegotongroyongan, nyata adanya,” ucap dia.
Lebih lanjut, Said menuturkan, kenaikan harga bukan hanya terjadi di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga berbagai komoditas lainnya, terutama pangan.
Untuk itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat menambah anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun untuk menjaga daya beli rumah tangga. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang bisa memangkas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Menggenapi keterpaduan gerak, pemerintah juga tengah mempersiapkan reformasi subsidi BBM, LPG dan Listrik agar lebih tepat sasaran, sehingga alokasi subsidi energi yang besar bisa berdampak setimpal terhadap upaya perlindungan terhadap rumah tangga miskin,” ucap Said.
Said menuturkan, prioritas dalam waktu dekat adalah pemerintah mempersiapkan skema pembelian Pertalite dan Solar sebagai barang subsidi. Langkah tersebut dinilainya sebagai barier agar pembeli Pertamax dan Solar nonsubsidi tidak bermigrasi ke Pertalite dan Solar subsidi.
Oleh karena itu, dia berharap agar keputusan Pertamina ini bisa dijadikan contoh BUMN lainnya. Tentu dengan mempertimbangkan segala kapasitasnya masing masing.
“Bahwa ada saatnya pemerintah membantu BUMN, tetapi pada waktunya, BUMN tahu diri, dan berpikir strategis tentang kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar,” ujar Said.