Subsidi Energi Capai Rp211 Triliun di 2023

12 Sep 2022, 16:58 WIB

ilustrasi subsidi (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 yang diajukan pemerintah mengalami perubahan dari Rp210,6 triliun dalam nota keuangan menjadi Rp211,9 triliun. Kenaikan sebesar Rp1 triliun disebabkan perubahan kurs dari semula yang diasumsikan Rp14.750 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp14.800 di tahun depan.

Sementara itu patokan rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang sejauh ini ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro 2023 tak berubah, tetap 90 dolar AS per barel.

"Itu perubahannya hanya karena kurs 14.750 menjadi 14.800," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu dalam rapat panja pembahasan RUU APBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

1. Rincian belanja subsidi 2023

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dijelaskan lebih lanjut, subsidi untuk jenis BBM tertentu, yakni minyak tanah dan solar naik dari Rp20,93 triliun menjadi Rp21,54 triliun. Kemudian untuk subsidi LPG 3 kilogram (kg) dari Rp117,4 triliun menjadi Rp117,84 triliun. Selanjutnya subsidi listrik dari yang semula Rp72,32 triliun naik menjadi Rp7,57

"Bahwa yang kami tampilkan di sini adalah anggaran untuk subsidi energi saja, belum termasuk estimasi untuk kompensasi yang memang harus kita cadangkan siap-siap untuk menghadapi ketidakpastian di tahun 2023," ujar Febrio.

2. Volume subsidi yang disepakati

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Banggar DPR RI dan pemerintah menyepakati subsidi minyak tanah pada tahun depan adalah 500 ribu kiloliter (kl), solar 17 juta kl. Kemudian volume LPG 3 kg 8 juta metrik ton.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menganjurkan agar solar dari 17 juta kl dicadangkan 1 juta kl. Kemudian subsidi tetap LPG tabung 3 kg sebesar 7,5 juta metrik ton, dan 500 ribu dicadangkan.

"Cadangan ini bisa dipergunakan setiap saat oleh Pertamina, ketika sudah lampunya merah maka dengan sendirinya Pertamina tanpa konsultasi dengan Komisi VII itu langsung karena memang awal keputusannya seperti itu. Banggar hanya buat mitigasinya saja," ujar Said.