Survei Indikator: Mayoritas Responden Menilai Bansos Tak Tepat Sasaran

07 Jun 2020, 20:23 WIB

Penerima bantuan sosial di tengah pandemik COVID-19 (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan berdasarkan survei yang digelar lembaganya terungkap bahwa 60,3 persen dari total 1.200 responden mengatakan penyaluran bantuan sosial kepada warga tidak mampu di masa COVID-19 tidak tepat sasaran.

"Mayoritas menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu, kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali," katanya melalui diskusi online yang digelar pada Minggu (7/6).

Survei tersebut digelar pada 16-18 Mei 2020 dengan jumlah respondens sebanyak 1.200 orang yang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dengan wawancara melalui telepon, karena survei tatap muka tidak memungkinkan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen. Acuan (base line) pada survei ini adalah survei politik dan ekonomi yang dilakukan secara tatap muka pada Februari 2020 lalu.

1. Warga pendapatan tinggi paling banyak menilai penyaluran bansos tidak tepat sasaran

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Burhanuddin mengatakan, secara demografi, kelompok masyarakat yang mengatakan penyaluran bansos tidak tepat sasaran datang dari warga perkotaan dengan rata-rata pendapatan lebih tinggi, perempuan, dan berasal dari kantong-kantong pemilihan Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu.

Tak hanya itu, pengelolaan ekonomi secara keseluruhan juga dinilai buruk. Sebanyak 57,6 persen responden menilai pengelolaan ekonomi buruk dan 23,4 persen dari responden bahkan menilai sangat buruk.

"Intinya mereka yang menilai buruk itu naik tajam di bulan Februari, sekarang lebih dari 81 persen. Ini tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Banyak dari kalangan menengah ke atas, dari segi wilayah ini merata," ucapnya.

2. Kondisi ekonomi dianggap masih buruk

Ilustrasi pertumbuhan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Burhanuddin juga menyebutkan sebanyak 83,7 persen responden menyatakan perekonomian rumah tangga saat ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terpukulnya ekonomi rumah tangga tersebut tidak terlepas dari situasi pandemik COVID-19 yang belum tertangani dengan baik. Bahkan, sebanyak 86 persen responden mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak merebaknya virus corona.

"Pendapatan ekonomi rumah tangga menurun. Di bulan Mei kemarin 86 persen yang menyebutkan pendapatan mereka turun," ucapnya.

3. Realokasi anggaran banyak disetujui untuk pemenuhan kebutuhan pokok

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Hasil survei juga mengungkap sebanyak 36,3 persen responden setuju realokasi anggaran kementerian dan lembaga sebaiknya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok bagi rakyat kecil. Sementara 22 persen responden menempatkan kesehatan di urutan kedua dan bantuan berupa uang tunai kepada yang membutuhkan di tempat ketiga dengan 18,5 persen.

"Bantuan bahan pokok untuk rakyat kecil, kesehatan, dan BLT adalah bentuk realokasi anggaran yang paling banyak disetujui warga," tuturnya.

4. Situasi pandemik mempengaruhi persepsi publik

instgaram/ na_nurularifin

Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, menanggapi hasil survei tersebut. Menurutnya hasil survei banyak dipengaruhi oleh situasi pandemik COVID-19 yang kini tak hanya sedang melanda Indonesia, tapi juga dunia.

“Tidak ada keceriaan, mungkin tidak ada syukur, yang ada hanya keluhan, karena survei ini dilakukan pada masa pandemik. Tapi kalau pada saat normal animonya berbeda. Kalau sekarang responsnya pasti minus karena ini situasi yang abnormal, di seluruh dunia,” kata Nurul.