Survei SMRC: Kondisi Ekonomi RI 2021 Lebih Buruk Dibanding 2020

20 Okt 2021, 10:32 WIB

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Mayoritas warga menilai kondisi perekonomian nasional pada 2021 lebih buruk dibandingkan 2020. Hal itu menjadi salah satu temuan dari survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) terhadap 1.220 responden yang dipilih secara random.

Survei dilakukan dengan cara tatap muka pada periode 15-21 September 2021. Tingkat kepercayaan terhadap survei ini mencapai 95 persen. Hasil survei menunjukkan 48,7 persen responden mengaku kondisi perekonomian di Tanah Air pada 2021 justru lebih buruk dibandingkan tahun 2020. Padahal, pemerintah pada Agustus 2021 lalu mengumumkan Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan tingkat pertumbuhan di kuartal II mencapai 7,07 persen.

Sedangkan jumlah responden yang menilai kondisi perekonomian di Tanah Air pada 2021 membaik dibandingkan 2020, mencapai 26 persen. Sementara, 21,7 persen menilai tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi perekonomian di Tanah Air. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Trend perekonomian nasional menurut hasil survei SMRC pada September 2021 yang masih memandang kondisi perekonomian memburuk (Tangkapan layar power point SMRC)

Bahkan, persepsi negatif responden terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang terus memburuk sejak 2019 lalu meningkat tajam. SMRC mencatat pada Juni 2019 responden yang mengatakan kondisi perekonomian nasional memburuk mencapai 17,5 persen. Lalu, terus meroket tajam hingga 62,5 persen responden mengatakan kondisi ekonomi buruk pada Maret 2021. Persepsi negatif itu kembali turun pada Mei 2021, tetapi naik lagi pada September 2021 menjadi 48,7 persen.

Tetapi, ada temuan positif juga di mana jumlah responden yang memandang kondisi perekonomian nasional membaik kembali meningkat. Bila pada Maret 2021, jumlah responden yang memandang kondisi perekonomian membaik hanya 13,8 persen, maka angka itu melonjak pada Mei 2021 menjadi 25,7 persen lalu naik tipis menjadi 26,0 persen.

Lalu, bagaimana pendapat responden mengenai pendapatan rumah tangga saat ini? Apakah mayoritas mengalami penurunan atau malah naik? Bagaimana pula pendapat responden soal dampak wabah COVID-19 ke dalam pendapatan keuangan mereka?

1. Pendapatan rumah tangga saat ini turun dibanding sebelum ada wabah COVID-19

ilustrasi pandemi COVID-19 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Hasil survei yang dilakukan oleh SMRC periode 12 September 2021 hingga 19 September 2021 mengenai evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin (Tangkapan layar power point)

Sementara, berdasarkan hasil survei, justru mayoritas warga menilai pendapatan keuangan mereka pada tahun ini mengalami penurunan. Jumlah responden yang mengatakan hal tersebut mencapai 60,6 persen. Sedangkan responden yang merespon dengan jawaban tersebut pada Mei 2021 lalu mencapai 61,9 persen.

Namun, ada pula responden yang menyatakan pendapatan keuangan mereka justru mengalami kenaikan dibandingkan sebelum terjadi pandemik COVID-19. Jumlahnya mencapai 6,1 persen.

"Jadi, bisa dikatakan masih belum ada tanda-tanda pemulihan bila dilihat pada periode Mei ke September 2021 ini," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas ketika memberikan keterangan pers, Selasa 19 Oktober 2021.

Kondisi yang memilukan direkam oleh SMRC terkait ekonomi, di mana sebanyak 21 persen responden mengatakan akibat COVID-19 warga sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan uang mereka sendiri. Mereka harus dibantu dengan dana pinjaman.

"Ini posisi yang benar-benar menggambarkan kesulitan, khususnya bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan," tutur dia lagi.

Di sisi lain, sebanyak 10 persen responden mengaku masih memiliki tabungan hingga 1 pekan ke depan untuk bertahan hidup. Ada juga 8 persen responden yang mengaku jumlah tabungan yang ia miliki hanya cukup untuk beberapa minggu.

Di sisi lain, SMRC juga menemukan 27 persen responden yang masih memiliki tabungan hingga satu tahun ke depan. "Jadi, kelihatannya kelompok yang stabil secara ekonomi berada di kisaran 30-an persen. Di sisi lain, 30-an persen lainnya masuk ke kelompok rentan. Sehingga, bila dilihat ada tiga bagian struktur ekonomi di dalam rakyat kita," ungkapnya.

2. Mayoritas warga optimistis keadaan ekonomi rumah tangga tahun depan lebih baik

Ilustrasi Pasar (IDN Times/Besse Fadhilah)

Meski masih banyak didominasi sentimen negatif, tetapi mayoritas responden mengaku optimistis kondisi perekonomian rumah tangga selama setahun ke depan bakal lebih baik dibandingkan tahun 2021. Jumlah respondennya mencapai 65,6 persen.

Sedangkan jumlah responden yang pesimistis kondisi perekonomian tahun depan bakal membaik mencapai 9,1 persen. "Bila dilihat trendnya, jumlahnya terus meningkat dibandingkan Oktober 2020. Tetapi, angkanya menurun bila dibandingkan sebelum terjadi pandemik COVID-19," ungkap Sirojudin.

Ia mengatakan, jumlah responden yang optimistis perekonomian di tahun 2022 lebih baik mencapai 72,4 persen (April 2019) dan 67,7 persen (Maret 2020). Angka ini jelas menggambarkan warga lebih optimistis sebelum terjadi wabah COVID-19.

Optimisme yang tidak jauh berbeda ditunjukan oleh responden ketika ditanya bagaimana pandangan mereka terkait kondisi perekonomian nasional pada 2022. Hasilnya, 59,4 persen responden mengaku optimistis kondisinya bakal jauh lebih baik. Hanya 13,3 persen yang mengaku pesimistis kondisi perekonomian nasional pada 2022 bakal lebih baik.

3. Kondisi perekonomian diharapkan membaik pada kuartal IV, asal tidak muncul varian baru COVID-19

Ekonom Senior INDEF, Aviliani (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Sementara, ekonom senior Aviliani menilai kuartal IV 2021 menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi. Namun, dengan catatan tidak muncul varian baru COVID-19. Di sini, jelas tercermin bahwa penanganan pandemik harus menjadi prioritas utama, baru perbaikan ekonomi menyusul.

"Pertumbuhan ekonomi mungkin diharapkan bisa mencapai 3 persen untuk tahun ini. Jadi, kita harapkan tidak ada varian baru (COVID-19). Karena kalau ada varian baru, kemungkinan ekonomi tidak akan pulih," ungkap Aviliani di diskusi virtual yang sama.

Dalam pandangannya, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat. Penjualan retail sudah mulai naik dan kecenderungannya sudah lebih baik.

Di sisi lain, Aviliani juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki datanya terkait jumlah orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan keuangan. Selama ini, jumlah penerima bantuan keuangan hanya diambil dari mereka yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan.

"Sedangkan, selama pandemik ini, banyak orang miskin baru dan yang baru kena PHK. Mereka yang tidak memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta tidak akan memperoleh bantuan dari pemerintah," tutur dia lagi.

Ia mewanti-wanti bila data itu tak segera diperbaiki, maka pengucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan salah sasaran.