Swedia Potong Pajak Bahan Bakar untuk Redam Krisis

Pemerintah Swedia telah menyiapkan paket bantuan ekonomi senilai 4,7 miliar krona Swedia (Rp8,42 triliun). Paket ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial rumah tangga yang terdampak gejolak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.

Poin utama kebijakan ini adalah pemangkasan pajak bensin dan diesel hingga tingkat terendah yang diizinkan oleh regulasi Uni Eropa. Berdasarkan pengumuman resmi, harga bensin akan turun sebesar 1 krona Swedia (Rp1,79 ribu) per liter, sementara harga diesel berkurang 0,4 krona Swedia (Rp717) per liter. Penyesuaian pajak ini dijadwalkan berlaku mulai 1 Mei hingga 30 September 2026.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menegaskan bahwa langkah ini krusial mengingat stabilitas keuangan nasional Swedia sedang berada di bawah tekanan berat.

"Apa yang terjadi di Timur Tengah dan dunia secara luas tengah menguji ketahanan ekonomi Swedia hingga ke titik batasnya," ujar Perdana Menteri Ulf Kristersson, dikutip dari Xinhua.

Selain sektor transportasi, pemerintah juga mengalokasikan 3,4 miliar krona Swedia (Rp6 triliun) untuk membantu warga membayar tagihan listrik dan gas. Subsidi ini bertujuan mengganti biaya energi rumah tangga yang melonjak pada Januari dan Februari tahun ini. Badan Asuransi Sosial Swedia akan menyalurkan bantuan tersebut secara otomatis pada Juni mendatang dengan perhitungan berdasarkan tingkat konsumsi energi masing-masing rumah tangga.

Menteri Energi Swedia, Ebba Busch, menjelaskan bahwa dukungan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat mengelola ketidakpastian ekonomi.

"Dukungan ini didasarkan pada konsumsi sebelumnya, namun esensinya adalah membantu rumah tangga mengelola gejolak ekonomi saat ini," kata Ebba Busch.

Ketegangan militer di Iran yang dipicu oleh serangan dari AS dan Israel pada 28 Februari 2026 telah merusak rantai pasok energi global. Gangguan pada jalur pelayaran internasional, khususnya di Selat Hormuz, menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak hingga 120 dolar AS (Rp2 juta) per barel dan memicu inflasi global.

Di Swedia, dampak ketegangan ini terasa melalui kenaikan harga BBM sejak awal Maret. Harga rata-rata bensin oktan 95 menyentuh 18,49 krona Swedia (Rp33,17 ribu) per liter, sementara diesel berada di level 22,34 krona Swedia (Rp40 ribu) per liter. Gubernur Bank Sentral Swedia (Riksbank), Erik Thedeen, menyatakan kekhawatirannya terhadap stabilitas keuangan. Riksbank bahkan menaikkan proyeksi inflasi tahun 2026 menjadi 1,5 persen dari perkiraan awal sebesar 0,9 persen.

Pemimpin Partai Demokrat Swedia, Jimmie Åkesson, menekankan pentingnya keterjangkauan harga bahan bakar bagi warga, terutama di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi.

"Kebutuhan akan mobil sangat nyata di sebagian besar wilayah negara ini, dan mengurangi biaya bahan bakar adalah langkah tepat guna untuk menahan laju inflasi," ungkap Jimmie Åkesson.

Para pengamat menilai beban pajak yang tinggi membuat ekonomi Swedia rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia. Penyesuaian pajak dianggap sebagai mekanisme tercepat untuk melindungi konsumen.

Keputusan pemangkasan pajak ini diambil hanya enam bulan menjelang pemilihan umum pada September 2026. Sejumlah pengamat politik memandang langkah ini sebagai strategi koalisi pemerintah untuk mendongkrak popularitas, mengingat hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan posisi pemerintah masih tertinggal dari aliansi oposisi.

Perdana Menteri Ulf Kristersson membangun narasi bahwa kebijakan anggaran kali ini berfokus pada perlindungan keluarga pekerja.

"Di masa-masa sulit, kami akan selalu memprioritaskan anggaran keluarga-keluarga yang bekerja keras agar mereka bisa bertahan," ujar Kristersson, dilansir dari The Straits Times.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari aktivis lingkungan yang menilai subsidi bahan bakar fosil bertentangan dengan komitmen iklim Swedia. Oposisi politik juga mengkritik langkah tersebut sebagai solusi jangka pendek demi meraup suara pemilih, ketimbang melakukan investasi infrastruktur energi jangka panjang.

Sebagai kompromi, pemerintah tetap menyertakan dukungan bagi kendaraan listrik guna menyeimbangkan pemulihan ekonomi jangka pendek dengan target transisi energi masa depan.