Tahan Harga Pertalite, Subsidi Harus Ditambah Rp198 Triliun

Subsidi BBM harus ditambah sebesar Rp198 triliun karena 3 faktor, yakni harga minyak dunia yang posisinya dalam dua bulan terakhir berada di atas 100 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.750, serta kuota BBM subsidi yang melebihi angka yang ditetapkan.

Pemerintah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23 juta kiloliter (KL) tahun ini, namun berdasarkan prognosa berpotensi membengkak menjadi 29 juta KL. Kemudian kuota Solar subsidi yang ditetapkan pemerintah adalah 19,91 juta KL, dan berpotensi membengkak menjadi 17,2 juta Kl.

Atas kondisi ketiga hal tersebut maka diperkirakan subsidi yang sebelumnya diketok Rp502 triliun tidak akan cukup untuk menahan harga Pertalite dan Solar subsidi agar tidak naik.

"Subsidi yang sebelumnya diketok sebesar Rp502 triliun dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta KL, harganya 100 dolar, kursnya Rp14.450," sebut Sri Mulyani.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya menyebut bahwa kuota BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Solar subsidi berpotensi habis pada Oktober 2022. Hal itu bisa terjadi jika konsumsinya tidak dikendalikan.

"Kalau tidak dilakukan pengendalian ya (kuota Pertalite dan Solar subsidi akan habis Oktober)," kata Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman melalui pesan singkat kepada IDN Times, Kamis (11/8/2022).

Dia menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi hingga akhir Juli 2022, untuk Pertalite sudah kelebihan atau over di atas 23 persen. Sedangkan Solar subsidi over sekitar 14 persen.

"Per 31 Juli, Solar sudah over sekitar 14 persen kalau Pertalite diatas 23 persen terhadap kuota," sebutnya.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Luhut menjelaskan, Jokowi sudah menunjukkan indikasi untuk menaikkan harga BBM. Sebab, harga BBM tidak mungkin terus-terusan ditahan karena membebani APBN.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tuturnya.