Tak Mau Ditekan PA 212, Ini Respons Erick Thohir soal Ahok
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, tidak akan mencopot Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meski ada tekanan dari pengunjuk rasa Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Jumat (21/2) kemarin.
Kepastian tidak akan mencopot eks Gubernur DKI Jakarta itu, karena Erick menilai Ahok memiliki kinerja baik sejak ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina.
"Saya tidak mau dikotomi komisaris atau direksi, komisaris dan direksi di Pertamina tiga bulan terakhir saya rasa baik," kata Erick di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/1).
1. Erick maklum ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah
Pada kesempatan itu, Erick juga menyatakan tidak melarang demo yang dilakukan oleh PA 212.
"Saya rasa era daripada Indonesia era demokrasi. Ketika ada kelompok mengemukakan pendapat, bahwa ada ketidakpuasan itu normal-normal saja," ujarnya.
2. Marwan Batubara dari atas mobil komando aksi PA 212 tuding Ahok terlibat korupsi
Pada demo Jumat kemarin, PA 212 menyoroti kasus korupsi yang semakin merajalela di Tanah Air. Mereka menilai mantan Bupati Belitung Timur tersebut terlibat dalam kasus skandal korupsi.
Hal itu disampaikan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di atas mobil komando aksi PA 212.
"Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari Komisaris Utama Pertamina," kata Marwan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
3. Ahok dituding terima suap dan dilindungi partai penguasa
Marwan menuding, Ahok selama ini kerap menerima suap dari sejumlah konglomerat Tanah Air dan dilindungi oleh partai penguasa, sehingga aksinya tersebut bisa berjalan mulus.
“Tetapi kita rakyat Indonesia terus memperjuangkan agar Ahok diadili. Ahok sesumbar dia menang kalau ikut pilpres, merasa paling bersih padahal dia terduga korupsi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak terus melindungi Ahok dan sejumlah koruptor lainnya yang jelas-jelas melakukan tindakan korupsi.
"Kami minta penegak hukum segera memproses Ahok untuk berbalik kasus di dugaan korupsi yang telah dilakukan. Kasus belakangan ini semakin banyak tapi justru semuanya terkesan dilindungi, dan kita rakyat dianggap sampah," Marwan menegaskan.