Tekor APBN Tembus Rp309,2 Triliun, cuma 1,37 Persen dari PDB

08 Nov 2024, 17:17 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN November (IDN Times/Triyan)

Intinya sih...

Defisit APBN Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun, lebih kecil dari target 1,37% GDP sesuai UU APBN
Keseimbangan primer tetap surplus, mencapai Rp97,1 triliun per Oktober 2024
Pendapatan negara hanya mencapai 80,2% dari target APBN, sementara belanja negara naik 14,1%

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp309,2 triliun pada Oktober 2024. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, defisit APBN tersebut masih lebih kecil dibandingkan yang telah disepakati bersama dengan DPR.

"Defisit secara total Rp309,2 triliun. Ini artinya 1,37 persen dari GDP dibandingkan Undang Undang APBN yang didesain dengan rancangan defisit Rp522,8 triliun, itu masih lebih kecil," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Oktober 2024, Jumat (8/11/2024).

Adapun defisit APBN yang disepakati dengan DPR dalam UU APBN adalah 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

1. Keseimbangan primer masih alami surplus

Menkeu Sri Mulyani dan 3 wamenkeu disambut ratusan PNS Kemenkeu. (IDN Times/Triyan)

Meski APBN per Oktober 2024 masih mengalami defisit, Kemenkeu mencatat keseimbangan primer tetap dalam kondisi surplus. Sri Mulyani menyampaikan, keseimbangan primer per Oktober 2024 masih positif di level Rp97,1 triliun.

Sebagai informasi, surplus keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.

"Di Undang Undang APBN itu keseimbangan primer adalah negatif Rp25,5 triliun. Jadi sekarang masih positif di Rp97,1 triliun posisi akhir Oktober," kata Sri Mulyani.

2. Pendapatan negara tumbuh 0,3 persen

Ilustrasi Penerimaan Pajak. (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun defisit APBN pada Oktober 2024 terjadi lantaran penerimaan atau pendapatan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara. Pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat Rp2.247,5 triliun atau 80,2 persen dari target APBN yakni Rp2.802,3 triliun, tumbuh hanya 0,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.749,3 triliun atau setara 75,7 persen dari target Rp2.309,9 triliun dan mengalami pertumbuhan 0,3 persen.

Hal tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp1.517,5 triliun atau 76,3 persen dari target Rp1.988,9 triliun dan melambat 0,4 persen. Kemudian dari sisi kepabeanan dan cukai Rp231,7 triliun atau 72,2 persen dari target Rp321 triliun, mengalami pertumbuhan 4,9 persen.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp477,5 triliun alias setara 97,1 persen dari target Rp492 triliun yang melambat 3,4 persen.

3. Belanja negara naik 14,1 persen

ilustrasi ASN (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah)

Sementara untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya kenaikan pada Oktober ini, yakni sebesar 14,1 persen.

"Untuk belanja, kita telah belanja Rp2.556,7 triliun. Ini artinya 14,1 persen growth dibandingkan tahun lalu posisi Oktober. Namun, ini baru 76,9 persen dari total pagu belanja negara yang di APBN 2024 adalah Rp3.325,1 triliun," tutur Sri Mulyani.

Kemudian, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.834,5triliun atau tumbuh 16,7 persen. Rinciannya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau tumbuh 21,4 persen dari tahun lalu. Di sisi lain, belanja non-K/L sebesar Rp901 triliun atau tumbuh 12,1 persen.

"Ada faktor-faktor yang tadi dijelaskan Pak Wamen Suahasil, baik mulai dari faktor pemilu, pilkada yang kita front loading. Kemudian kenaikan gaji dalam hal ini dan juga pensiun 5 persen plus dalam hal ini 12 persen. THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan dengan tukin 100 persen itu menyebabkan kenaikan untuk belanja pegawai," tutur Sri Mulyani.