Tepis Isu Mundur, Menkeu Unggah Momen Ikut Rapat Kabinet Prabowo

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menghormati dan mendengarkan penyampaian aspirasi, kritik, serta masukan dari masyarakat, guna terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong royong dan persatuan.

Ia menekankan dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, membangun Indonesia sesuai amanat UUD 1945, serta menjalankan proses transformasi, adalah suatu perjalanan yang kompleks, rumit, dan panjang.

"Diperlukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, disertai upaya gotong royong untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara baik dan tertib, serta menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nasional sebagai kunci dalam membangun dan mentransformasikan Indonesia.

Isu Sri Mulyani mundur muncul selama akhir pekan kemarin. Kabar ini muncul bersamaan dengan insiden penjarahan rumah pribadinya di kawasan Bintaro pada Minggu dini hari. Aksi penjarahan ini diduga berkaitan dengan kejadian serupa yang menimpa kediaman sejumlah anggota DPR RI.

Ia mengakui, membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, penuh tantangan, dan sering kali berbahaya. Menurut dia, para pendahulu bangsa pun telah melalui jalan yang sama.

"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur," ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan pentingnya menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung tinggi konstitusi, etika, dan integritas. Sri Mulyani menekankan, sebagai pejabat negara, dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan atau selera pribadi.

"Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua undang-undang. Undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.

Ia pun mengingatkan, jika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar, tersedia jalur hukum melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah banyak dilakukan sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan, apabila dalam pelaksanaannya undang-undang dianggap menyimpang, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Menurut dia, sistem demokrasi Indonesia yang beradab memberikan ruang penyelesaian masalah melalui jalur hukum, bukan dengan aksi anarki atau intimidasi.

"Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum dan tidak akan pernah sempurna. Karena itu, tugas kita bersama adalah terus memperbaiki kualitas demokrasi secara beradab bukan dengan anarki, intimidasi, ataupun represi," kata dia