ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Sementara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran Rp18 triliun, untuk memberikan dukungan untuk 220 ribu umah bagi masyarakat berpendapatan rendah.
FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang termasuk program pemerintah, menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
"Untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang bunganya hanya 5 persen (selama) 20 tahun. Bapak (Menteri PKP, Maruarar Sirait) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," kata Sri Mulyani.
"Sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo," sambungnya.
Menkeu mengaku optimistis dalam mencapainya target program tiga juta rumah, karena terdapat berbagai instrumen yang dapat mendukung program tersebut, seperti perbaikan rumah untuk masyarakat serta skema bantuan uang muka yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya (untuk mendukung program), sehingga (bisa) mencapai target yang ingin dicapai. Skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan kami, serta sektor perbankan terutama Himbara yang di bawah Menteri BUMN, Erick Thohir," tegasnya.
Berbagai langkah dan upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal perumahan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.