Jakarta, IDN Times – Pembelian barang-barang Amerika Serikat (AS) oleh Tiongkok masih jauh dari tingkat yang disepakati kedua negara dalam perjanjian dagang mereka.
Kegagalan ini terjadi bahkan ketika impor Tiongkok secara keseluruhan dari AS telah melonjak, menurut analisis dari Peterson Institute for International Economics yang berbasis di AS, Senin (26/7/2021).
Pada Januari 2020, sebelum pandemik virus corona melanda dan AS masih dipimpin mantan Presiden Donald Trump, Tiongkok setuju untuk membeli setidaknya 200 miliar dolar AS lebih barang dan jasa Amerika selama dua tahun ke depan.
Dalam kesepakatan dagang yang dikenal sebagai Kesepakatan Perdagangan Fase Satu itu, perjanjian pembelian tersebut mencakup produk pertanian, energi, dan manufaktur tertentu.
Namun, pada Juni ini, data pemerintah Tiongkok dan AS menunjukkan bahwa Tiongkok baru membeli kurang dari 70 persen dari target tahun ini, menurut perkiraan dari rekan senior Peterson Institute Chad P. Bown.
Menurut data AS yang dikutip Bown, pembelian pertanian adalah yang paling dekat untuk memenuhi tingkat kesepakatan, yakni sudah mencapai 90 persen dari target.
“Kekurangan itu terjadi saat perdagangan antara kedua negara telah berkembang,” menurut data bea cukai Tiongkok, sebagaimana dilaporkan CNBC.
Impor Tiongkok dari AS pada paruh pertama tahun ini naik menjadi 87,94 miliar dolar AS, naik 55,5 persen dari periode yang sama tahun 2020 dan naik hampir 49,3 persen dari enam bulan pertama 2019.
Sementara itu, Tiongkok mengekspor barang senilai 252,86 miliar dolar AS ke Negeri Paman Sam pada paruh pertama 2021. Itu berarti naik 42,6 persen dari periode yang sama pada 2020 dan naik 26,8 persen dari paruh pertama tahun 2019.
Berdasarkan data itu, AS tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok dalam basis satu negara, meskipun ketegangan perdagangan meningkat di bawah pemerintahan Trump.
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pemerintahan Trump, AS telah mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar. Langkah itu ditujukan untuk mengatasi keluhan lama tentang berbagai masalah seperti kurangnya akses pasar dan perlindungan kekayaan intelektual. Tiongkok kemudian menanggapi dengan memberlakukan bea masuknya sendiri atas barang-barang AS.
Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden yang menggantikan Trump telah mempertahankan tarif dan sanksi era Trump terhadap perusahaan teknologi besar Tiongkok seperti Huawei. Biden juga mengumumkan sanksi tambahan terhadap entitas Tiongkok.
“Tetapi Biden belum mengartikulasikan strategi perdagangan atau pendekatan lain yang benar-benar efektif dalam melawan kekuatan ekonomi China,” kata Michael Hirson, kepala praktik untuk China dan Asia Timur Laut di Eurasia Group, di “Squawk Box Asia” CNBC, Senin.
Sementara itu, selama pertemuan tingkat tinggi antara pejabat kedua negara pada Senin, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan AS harus menghapus tarif. Permintaan itu adalah bagian dari tiga permintaan yang lebih luas dari Tiongkok untuk AS, kata kementerian.
Di sisi lain, pejabat senior pemerintah AS tidak menyebutkan tarif dalam panggilan telepon dengan wartawan tentang pertemuan yang dilakukan pejabat Tiongkok dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman. Para pejabat AS hanya mengatakan Sherman menekankan kekhawatiran tentang perdagangan dan praktik ekonomi yang tidak adil.
Dalam perjanjian perdagangan fase satu, sebelumnya disebutkan bahwa akan ada peninjauan kesepakatan yang dilakukan secara berkala. Tetapi pertemuan untuk melakukan peninjauan belum dilakukan karena sejumlah alasan, termasuk pandemik virus corona dan perubahan kepemimpinan Gedung Putih.
Selama tahun pertama perjanjian perdagangan fase satu, pada 2020, pembelian Tiongkok tercatat kurang dari 60 persen dari target, berdasarkan data kedua negara, kata Peterson Institute.
Surplus perdagangan Tiongkok dengan AS, yang coba dikurangi oleh Trump, tetap mendekati level tertinggi dalam sejarah di 32,58 miliar dolar AS pada Juni, menurut data bea cukai.