TOD, Solusi untuk Masyarakat Membelah Kemacetan Ibu Kota

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kawasan TOD tidak hanya memikirkan satu bangunan saja, tapi juga dirancang dengan memadukan fungsi transit, manusia, kegiatan, bangunan dan ruang publik. Kehadiran TOD akan mendorong suatu kawasan menjadi inklusif, sekaligus memperhatikan akses atau kegiatan didalam area kawasan tersebut.

"Manusia seperti apa dan konektivitas yang terjadi sehingga terjadi kawasan yang inklusif menjadi area yang steamless connectivity," ucap Sagita. Pengembangan TOD juga menghadirkan sejumlah manfaat yakni mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan jalan dan polusi udara.

Kedua, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi, pembangunan yang mendukung berjalan kaki, serta gaya hidup sehat, selanjutnya meningkatkan jumlah penumpang transit dan pendapatan dari tarif lainnya.

"Berpotensi menciptakan nilai tambah melalui peningkatan nilai properti, dan menambah pilihan moda pergerakan kawasan perkotaan,"tuturnya.

Melalui prinsip TOD, MRT Jakarta menerapkan penataan ruang kota melalui perencanaan kawasan di sekitar stasiun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kerbelanjutan kawasan. Hal ini meliputi interkoneksi layang dan bawah tanah, pedestrianisasi dan peningkatan area stasiun, peremejaan ruang publik hingga peningkatan fasilitas transit.

Sagita menjelaskan bahwa terdapat 15 proyek infrastruktur di wilayah TOD yang digarap pada tahun lalu. Perkembangannya sebanyak 4 infrastruktur yang sudah beroperasi yakni Transit Plaza Depan Poins, Simpang Temu Lebak Bulus, Taman Literasi Martha Christina, dan Penyedian Hunian TOD.

Kemudian 11 infrastruktur yang pembangunannya masih berlanjut di tahun ini diantaranya Park and Ride Lebak Bulus, Rumapadu One Belpark Fatmawati, Serambi Temu Dukuh Atas, hingga Simpang Temu Dukuh Atas.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah kami lakukan 1-2 tahun ini, dan ternyata kalau dihitung-hitung total investasinya di tahun lalu bisa mencapai Rp1,5 triliun dari semua proyek yang kami kerjakan," ujarnya.

Sagita menuturkan, terkait ketentuan sumber pendanaan proyek-proyek tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2020.

"Pendanaan bisa bersumber dari dana MRT Jakarta sendiri, pinjaman, maupun pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lainnya, seperti perusahaan swasta,"pungkasnya.

Sagita menjelaskan adanya infrastruktur MRT Jakarta akan menimbulkan peningkatan nilai tambah baru bagi kawasan di sepanjang lajurnya.

Rincian peningkatan itu di antaranya, terjadi kenaikan nilai lahan akibat pembangunan MRT Jakarta fase I rata-rata sebesar 5,1 persen. Hal ini juga mendorong peningkatan nilai properti dan nilai lahan, juga dalam bentuk kontribusi atau pajak.

"Alhasil perlu ditangkap dengan meningkatkan daya dukung kawasan sehingga tercipta kawasan yang mandiri dan berkelanjutan," ujar Sagita.

Tak hanya itu, ada juga potensi penerimaan dari land value capture kurun waktu 2023 hingga 2069 mencapai Rp62,1 triliun untuk fase 1 dan 2. Tahun lalu aja, peningkatan nilai kawasan yang mencapai Rp1,5 triliun.

"Jadi gak hanya stasiun aja, gak hanya bangunan samping stasiun saja yang dipikirin. Tapi gimana caranya satu kawasan jadi kawasan inklusif yang memperhatikan akses atau kegiatan di dalam area di kawasan itu. Manusia seperti apa, konektivitas di area tersebut apa sehingga nantinya terjadi kawasan inklusif yang konektivitasnya seamless connectivity," paparnya.