Jakarta, IDN Times - Komisi XI menyetujui Destry Damayanti kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) periode kedua, 2024-2029. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir.
Hal ini diputuskan usai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan hari ini.
"Sudah (terpilih Destry Damayanti)," ujar Kahar di DPR, Senin (3/6/2024).
Menurut Kahar, anggota komisi XI DPR RI menyebut Destry cocok menduduki jabatan DGS BI untuk periode kedua dan dalam pelaksanaan fit and proper test tidak akan komplen dari Komisi XI atas kinerja Destry Damayanti selama menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior periode 2019 hingga saat ini.
"Jadi itu fit and proper test apakah dia pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Menurut kawan-kawan tadi berdasarkan perannya, pantas dan cocok untuk jabatan itu," katanya.
Tahap selanjutnya, Destry akan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna yang akan diselenggarakan besok, Selasa (7/3/2024).
Dalam paparan saat fit and proper test, Destry Damayanti mengusung tema ‘Bank Indonesia Sinergi untuk Mendukung Indonesia Maju’. Dalam paparannya, Destry pun memiliki tiga fokus sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia.
Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valas dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Destry bilang, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan dengan negara peers, namun baru dua tahun belakangan mulai terlihat adanya perbaikan.
“Kita tidak bisa puas begitu saja, karena dibandingkan negara lain kedalaman pasar kita masih relatif rendah, contohnya untuk peningkatan transaksi derivatif indonesia dengan negara peers kita masih sekitar 44 persen dari total transaksi. Padahal sebagai contoh di Malaysia itu sudah 80 persen kemudian perbandingan volume pasar valas rata-rata harian kita juga masih di bawah peer group kita," kata Destry.
Destry menjelaskan penguatan dan pendalaman pasar uang dan valas ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter khususnya melalui suku bunga dan nilai tukar.
"Dengan adanya pasar uang yang dalam maka dapat tercapai suatu dasar pembentukan bagi suku bunga atau lindung nilai jangka panjang yang tercermin pada suku bunga kredit obligasi domestik dan harga derivatif suku bunga dan juga nilai tukar. Instrumen lindung nilai atau hedging ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi sektor riil baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang," tegasnya.
Selain itu, BI juga akan melakukan penguatan blueprint pengembangan pasar uang sebagai peta jalan untuk menciptakan well-functioning market dalam mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter dan sebagal fondasi dari stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Hal ini memperhatikan potensi digital Indonesia, melalui tiga fokus sistem pembayaran seperti stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, memperkuat industri sistem pembayaran yang sehat, dan memperluas akseptasi digital.
Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro growth dengan insentif makroprusdensial (KLM) melalui perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.