Jakarta, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai mencatatkan defisit untuk pertama kalinya setelah 9 bulan mengalami surplus.
"Defisit APBN per Oktober 2023 mencapai Rp700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun defisit ini terjadi karena laju belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara," jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (24/11/2023).
Adapun realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp2.240,1 triliun per Oktober 2023 atau mencapai 90,9 persen dari target. Pendapatan negara ini juga tumbuh 2,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara baru tercatat Rp2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu. Belanja negara ini mengalami kontraksi 4,7 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Mayoritas belanja negara yang kontraksi ini disebabkan oleh belanja non K/L untuk subsidi dan kompensasi yang memang realisasi lebih rendah dari tahun lalu. Makanya itu belanja K/L tumbuh tipis 1,9 atau Rp768,7 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp803,6 triliun mengalami konrtaksi 12,4 persen," jelas Menkeu.
Dengan demikian keseimbangan primer mencapai mengalami surplus Rp365,4 triliun dan total postur alami defisit Rp700 miliar. Sementara itu, sisi pembiayaan anggaran mengalami penurunan signfikan 61,8 persen dibandingkan tahun lalu di mana pembiayaan anggaran mencapai Rp441 triliun.
Di sisi lain, kondisi perekonomian global yang masih diliputi berbagai gejolak pun diklaimnya turut mempengaruhi berbagai dinamika dan kinerja APBN.
"Selama September-Oktober, volatilitas di sekor keuangan terutama dari negara-negara maju masih sangat dominan. Untuk Amerika Serikat US Treasury untuk tenor 10 tahun alami dinamika cukup tinggi, bahkan Oktober lalu sempat di atas 5 persen. Ini pertama kali sejak 2007," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Kondisi ini pun turut mempengaruhi pasar keuangan global, termasuk Indonesia yakni terjadinya aliran modal asing keluar (Capital outflow). Sehingga situasi di Amerika Serikat ini sebabkan suku bunga yang tinggi ciptakan higher cost of fund.
"Suku bunga yang longer sebabkan biaya untuk meminjam dari seluruh negara di dunia dan sebabkan aliran modal asing keluar bahkan mendorong tekanan ke nilai tukar di berbagai negara," tutur Menkeu.