Trump Hapus Perlindungan Kerja Bagi 50 Ribu Pegawai Federal AS

OPM AS secara resmi memperkenalkan kategori kepegawaian baru bernama Schedule Policy/Career, yang menyasar sekitar 50 ribu pegawai federal. Melalui regulasi setebal lebih dari 250 halaman ini, pemerintah kini memiliki wewenang untuk mengubah status para pejabat senior dari pegawai karier yang terlindungi menjadi karyawan dengan status "at-will" atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu.

Langkah tersebut dirancang agar pihak eksekutif dapat memberhentikan pejabat yang dinilai menghambat program kerja presiden atau menolak arahan eksekutif tanpa melalui prosedur banding yang rumit di bawah undang-undang lama.

Klasifikasi baru ini mencakup posisi-posisi strategis yang berperan dalam menentukan, membuat, atau mengadvokasi kebijakan negara. Sebelumnya, posisi-posisi tersebut sangat sulit untuk diberhentikan karena adanya perlindungan hukum yang ketat.

Namun, di bawah aturan baru ini, pegawai senior yang bertanggung jawab memajukan agenda Presiden Donald Trump akan dikenakan standar kinerja yang serupa dengan sektor swasta. Meskipun demikian, pemerintah mengklaim bahwa prinsip perekrutan berbasis meritokrasi tetap dipertahankan dalam sistem birokrasi yang baru ini.

Direktur OPM, Scott Kupor menegaskan, perubahan ini sangat penting untuk memastikan para birokrat bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka jalankan. Dalam pernyataan resminya, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Schedule Policy/Career mengembalikan prinsip dasar tata kelola demokratis. Mereka yang dipercayakan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai," ujar Kupor, dilansir Al Jazeera.

Kebijakan baru pemerintah AS secara signifikan mengubah sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower) dengan mengalihkan tanggung jawab pengawasan dari lembaga independen ke pihak manajemen internal instansi masing-masing. Langkah ini memicu kritik tajam karena dianggap dapat menciptakan budaya ketakutan di mana para profesional merasa terancam untuk melaporkan pelanggaran hukum atau inefisiensi akibat risiko pemecatan tanpa hak banding yang netral.

Meskipun pihak administrasi menyatakan bahwa tes loyalitas politik dilarang, penghapusan prosedur independen ini dinilai sebagai langkah mundur menuju "spoils system" yang memprioritaskan kesetiaan politik di atas keahlian profesional.

Max Stier, Presiden dan CEO Partnership for Public Service, memberikan kritik keras dengan menyatakan bahwa kebijakan ini mengancam integritas layanan publik yang seharusnya bersifat nonpartisan.

"Penunjukan baru ini dapat digunakan untuk menyingkirkan pegawai federal karier ahli yang mengutamakan hukum dan pelayanan kepada publik di atas loyalitas buta, dan mengganti mereka dengan pendukung politik yang akan melakukan perintah presiden tanpa bertanya," ujar Max Stier, dilansir Fedweek.

Selain isu integritas, para pakar tenaga kerja mengkhawatirkan bahwa penghilangan perlindungan bagi 50 ribu posisi kunci akan melemahkan keamanan nasional dan menghambat akses warga terhadap layanan pemerintah yang efisien. Hilangnya keahlian teknis yang mendalam akibat penggantian pegawai profesional dengan pendukung politik diprediksi akan mengganggu operasional berbagai lembaga strategis.

American Federation of Government Employees (AFGE), organisasi serikat pekerja terbesar di AS, mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan implementasi aturan baru terkait klasifikasi pegawai federal. Mereka berpendapat bahwa reklasifikasi massal ini melanggar prinsip hukum administrasi dan merusak moral kerja jutaan pegawai sipil yang mengabdi demi kepentingan publik. Gugatan tersebut juga menyoroti risiko munculnya efek gentar, di mana para spesialis seperti dokter dan pakar keamanan siber tidak lagi berani menyuarakan kebenaran teknis karena kekhawatiran akan hukuman politik.

Presiden Nasional AFGE, Everett Kelley menyebut, aturan tersebut sebagai serangan langsung terhadap sistem layanan sipil profesional berbasis prestasi yang telah menjadi tulang punggung pemerintahan selama satu abad terakhir.

"Mengubah puluhan atau mungkin ratusan ribu profesional ini menjadi karyawan at-will tidak membuat pemerintah lebih akuntabel. Hal itu justru membuatnya lebih rentan terhadap tekanan, pembalasan, dan campur tangan politik," ujar Kelley, dilansir Indian Express.

Selain AFGE, kelompok advokasi seperti Democracy Forward juga bersiap menggunakan seluruh instrumen hukum guna membatalkan aturan yang dinilai tidak demokratis tersebut.

Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku sepenuhnya pada Maret 2026. Meski tantangan hukum terus berlanjut di pengadilan federal, pihak OPM telah mengeluarkan panduan bagi instansi federal untuk segera mengidentifikasi posisi yang masuk dalam kriteria Schedule Policy/Career.