Trump Resmi Larang Operasional TikTok dan WeChat di Amerika Serikat

Sementara, perusahaan pemilik TikTok, Bytedance, mengaku terkejut mendengar pemberitaan mengenai larangan operasional yang disampaikan oleh Presiden Trump. Mereka mengatakan akan melakukan berbagai upaya hukum yang tersedia agar supremasi hukum tetap ditegakkan. Sejak awal Bytedance menilai langkah Trump untuk melarang operasional aplikasi itu menyalahi aturan. 

Dikutip dari stasiun berita BBC, Bytedance mengaku telah berusaha menjalin hubungan dan berkomunikasi secara baik-baik dengan Pemerintah AS selama hampir satu tahun. Mereka melakukan hal tersebut dengan niat baik. 

"Justru yang kami hadapi pemerintahan ini tidak memperhatikan fakta, mendikte persyaratan di dalam kesepakatan tanpa melalui proses standar hukum. Selain itu, pemerintah terkesan memaksakan diri untuk ikut campur dalam negosiasi antara dua perusahaan swasta," demikian ujar perwakilan Bytedance. 

Sejak awal, manajemen juga membantah pernyataan Trump yang menyebut TikTok memberikan data-data para penggunannya ke Pemerintah Tiongkok. 

"Kami bahkan telah menyatakan keinginan kami untuk tetap menegosiasikan penjualan TikTok di AS ke sebuah perusahaan milik Amerika," kata mereka lagi. 

Sedangkan, manajemen WeChat, Tencent Holding mengatakan mereka saat ini masih mencoba memahami isi perintah eksekutif yang diteken hari ini oleh Presiden Trump. Padahal, berdasarkan data yang dikutip dari kantor berita Reuters, Tencent Holding juga membenamkan investasinya di beberapa perusahaan di Negeri Paman Sam. 

Salah satu perusahaan AS di mana terdapat investasi Tencent yakni Tesla Inc. Pada 2017 lalu, Tencent membeli 5 persen saham perusahaan yang menciptakan mobil listrik itu dengan nominal US$1,78 miliar. CEO Tesla, Elon Musk, bahkan ketika itu menyebut Tencent tak hanya sekedar investor bagi perusahaannya, namun juga penasihat. 

Perintah eksekutif ini merupakan langkah terbaru dari Trump untuk membendung dominasi Tiongkok di Negeri Paman Sam. Selain di AS, India sudah lebih dulu memblokir operasional TikTok. 

Berdasarkan data yang dikutip dari laman Statista, pada 2019 lalu, terdapat 37,2 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat. Angka ini diprediksi terus mengalami kenaikan pada 2020 hingga 21,9 persen. Sehingga, total pengguna TikTok di AS pada 2020 telah berkembang menjadi 45,4 juta. 

Hal lainnya yang buat publik mengernyitkan dahi yakni Presiden Trump meminta kepada CEO Microsoft, bila mereka jadi mengakuisisi TikTok di AS, maka ada prosentase tertentu yang harus disetor ke negara. Ia menyampaikan tuntutan itu ketika berbicara dengan pimpinan Microsoft pada akhir pekan lalu melalui telepon. 

"Pemerintah AS harus mendapatkan jatah prosentase yang besar dari harga (pembelian yang telah disepakati), karena kami yang menyebabkan kesepakatan ini terjadi," kata Trump seperti dikutip dari stasiun berita BBC. 

Kendati caranya memaksakan kesepakatan dan meminta jatah dituduh bak preman, tetapi Trump menganggap tidak ada yang keliru dari kebijakan tersebut. 

"(Jatah persentase) itu harus dari nilai penjualan (TikTok), di mana tidak ada satu pun orang yang memikirkannya kecuali saya. Tapi, saya pikir itu cara yang adil," kata Trump lagi. 

Permintaan Trump, di mana ada jatah prosentase tertentu yang disetor ke negara, menurut pakar hukum malah membuat rumit proses negosiasi pembelian TikTok oleh Microsoft. Menurut seorang pengacara, Nicholas Klein, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk meminta jatah dari kesepakatan bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta.