Tunggu Hasil MK, Pengusaha Bakal Bayar Pajak Hiburan Pakai Tarif Lama

Hariyadi menyampaikan bahwa proses gugatan yang mereka lakukan, kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Hal itu disebabkan oleh prioritas MK dalam menangani perkara yang terkait dengan sengketa pemilu nantinya.

Oleh karena itu, GIPI memperkirakan bahwa proses penanganan gugatan mereka akan terjadi setelah proses sengketa pemilu selesai. Mereka menyadari bahwa itu akan memperpanjang proses penyelesaian gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi.

“Karena kita ketahui sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu, dan Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan proses penanganan perkara adalah yang terkait dengan sengketa pemilu,” tuturnya.

GIPI juga sedang menunggu para kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan insentif fiskal yang diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Meskipun mereka telah memonitor keberadaan insentif fiskal tersebut, hingga saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan secara tertulis. Oleh karena itu, GIPI mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya untuk menyamakan sikap dan tindakan operasional mereka.

“Karena kalau ini nanti mereka itu membayar sesuai dengan tarif yang baru, dapat dipastikan mereka pasti akan mengalami kesulitan, bahkan nanti bisa berhenti operasi,” ujarnya.

Hariyadi menjelaskan, para pengusaha berusaha menghindari hal tersebut. Tapi dia menegaskan bahwa mereka tetap akan membayar pajak hiburan, namun sementara ini mengikuti tarif yang lama.

Hariyadi menjelaskan bahwa GIPI telah secara resmi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Pendaftaran dilakukan pada Rabu (7/2/2024).

GIPI meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 58 Ayat 2 tersebut. Pasal tersebut berisi tentang perlakuan tarif yang berbeda untuk beberapa jenis usaha seperti jasa hiburan, kelab malam, diskotek, bar, karaoke, dan mandi uap atau spa.

“Jadi kami meminta untuk ini dibatalkan,” ujar Hariyadi.