Ucapan Salah Makan Obat Bikin Panas Rapat DPR dan Mentan

Rapat pun terus berlangsung. Setelah pimpinan rapat berbicara, Kiki kembali intrupsi untuk menyampaikan pendapatnya. Dia ingin menggarisbawahi bahwa DPR RI ini salah satu fungsinya adalah pengawasan.

"Dan fungsi legislasi itu bentuknya undang-undang, sekali lagi saya sampaikan bentuknya undang-undang, tidak keputusan menteri, tidak peraturan pemerintah. Jadi jangan kita salah makan obat di sini, jadi keputusan menteri, peraturan presiden itu silahkan," ujarnya.

Mentan pun tak terima dirinya mendapati pernyataan 'jangan salah makan obat'. Suasana rapat kerja pun agak memanas.

"Saya ndak salah makan obat, saya ndak salah makan obat, saya gak mau dengan kata-kata yang seperti ini," kata Mentan.

Kiki pun menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Mentan sudah tidak menghormati mekanisme rapat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu membela Mentan. Dia meminta Kiki untuk menghargai Mentan.

"Kiki, saya kasih tahu kita sama-sama di sini saling menghargai, ngomongnya jangan ngawur, oke. Saya ingatkan jangan ngawur," tegas Rusdi.

Kiki sempat memotong pembicaraan Rusdi. Namun Rusdi meminta Kiki untuk diam sebentar, dan dia lanjut berbicara agar DPR RI dan mitra kerjanya saling menghargai.

"Karena di sini kita semua sama-sama, gak ada boleh menang sendiri, ya saya kasih tahu," tambah Rusdi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin pun mengakhiri pembahasan mengenai pupuk untuk petani tambak.

"Oke masalah pupuk petambak sudah selesai, masalah pupuk subsidi sudah kita anggap selesai, pupuk untuk ke tambak juga selesai ya, tidak perlu kita bahas lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti rekomendasi BPK terhadap Kementan yang berjumlah 46 rekomendasi, 11 di antaranya terkait dengan pupuk subsidi atau subsidi pupuk, dan 35 rekomendasi terkait dengan laporan keuangan tahun 2021.

"Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret 11 rekomendasi dari BPK tahun 2021 terkait dengan subsidi pupuk yang belum ditindaklanjuti, ini ceritanya seperti apa? mengapa belum ditindaklanjuti? apakah ada kendalanya?" tanyanya kepada Mentan.

Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania juga menyoroti persoalan pupuk subsidi. Menurutnya pupuk subsidi termasuk hal yang saat ini menjadi polemik luar biasa di akar rumput, selain harganya yang meroket juga terjadi kelangkaan.

"Kalau bicara masyarakat atau petani yang kelas menengah ke atas oke mereka bisa berbicara 'seberapapun harga pupuk itu mau jutaan pun kami akan beli', tapi untuk petani yang memang betul-betul misalnya petani horti yang baru memulai dengan kelompok dan lain sebagainya tentu mereka punya catatan dan kelemahan di sektor keuangan," ujarnya.

Mentan pun menjelaskan bahwa mengenai pupuk subsidi, anggarannya bukan ada di Kementerian Pertanian.

"Pupuk kan uangnya gak di Kementan, bukan berarti mau curhat seperti apa, tapi di bawah kita kadang-kadang sulit banget bisa menjelaskan sampai ke bawah seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi catatan untuk saya untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak Kementerian lain dan saya berharap memang masalah pupuk lebih transparan lagi kita lakukan, kita deteksi dari awal sehingga datanya bisa kita selesaikan," tambahnya.