Undang Kegaduhan, Ini Alasan DPR RI Revisi UU Bank Indonesia

03 Sep 2020, 11:11 WIB

Ilustrasi Logo Bank Indonesia. bi.go.id

Jakarta, IDN Times - Draf Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang menjadi inisiatif DPR RI memicu kegaduhan karena ada beberapa pasal yang diubah dan ditambahkan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal tersebut berpotensi memangkas independensi BI.

RUU BI yang menjadi kontroversi di antaranya, menghapuskan pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 1999. Isinya, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan atas tugas BI. Artinya, kebebasan BI dalam menetapkan kebijakan moneter bakal hilang.

Belum lagi soal penghapusan pasal 9 yang digantikan pasal 9A, 9B, dan 9C. Isinya menghadirkan dewan moneter yang bisa ikut campur dalam kebijakan.

Terakhir, pada pasal 34 berubah menjadi tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dialihkan ke BI.

Lalu apa alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merevisi RUU BI?

1. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan dapat mendongrak APBN

Aktivitas Bank Indonesia Wilayah Sumsel (IDN Times/Humas BI Sumsel)

Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, revisi UU BI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan dapat mendongrak APBN serta kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.

“Agar hakikat APBN sebagai instrumen nyata yang mengungkapkan sejatinya kebijakan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan itu saat dihubungi IDN Times, Kamis (3/9/2020).

2. Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan

Ilustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, RUU BI ini juga, kata Hendrawan, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan terkait pengaturan makroprudensial. Mulai dari pengaturan utang luar negeri, pelaksanaan hedging yang lebih kuat, hingga repatriasi devisa.

“Diharapkan nantinya BI punya ruang gerak sehingga bisa mengambil aksi saat terjadi krisis. Contoh, peran BI di bidang UMKM juga masih terbatas lantaran sifatnya yang hanya memberi bimbingan saja. Tapi tidak bisa melakukan aksi untuk membantu UMKM,” ujarnya.

3. RUU BI agar OJK fokus pengawasan asuransi dan tekfin ilegal

Kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan Indonesia di Jakarta (IDN Times/Aldila Muharma)

Mengenai tugas pengawasan bank yang dialihkan ke BI, Hendrawan berharap agar OJK dapat lebih fokus pengawasannya, seperti di bidang asuransi dan teknologi finansial ilegal.

“Demikian juga terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang perlu dikembangkan lebih luas. Contohnya, tidak hanya menjamin simpanan tetapi juga menjamin dana asuransi,” kata Anggota Komisi XI itu.