Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang BUMN Karya.
"Pada dasarnya, BUMN adalah kekayaan negara dipisahkan. Jadi pembayaran utang-utang sudah pasti tidak langsung dari APBN," kata Isa dikutip Sabtu (12/8/2023).
Meski begitu, kata dia, ada pengecualian, yaitu apabila pemerintah yang memiliki utang kepada BUMN tersebut, maka pemerintah akan membayarnya sejumlah kewajiban tersebut.
"Tetapi, kami tidak membayar langsung utang-utang BUMN itu dari APBN," ujar Isa.
Ia mengatakan, pemerintah setiap tahun menyuntikkan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN.
PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal perusahaan perseroan dan dikelola secara korporasi.
"PMN itu diberikan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang sudah ditetapkan sejak APBN. Tahun ini, kami memberikan untuk BUMN Karya yang setahu kami hanya kepada Hutama Karya saja dan itu (dana PMN) tidak direncanakan untuk membayar utang-utang," kata Isa.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan, total kredit atau pinjaman BUMN Karya ke seluruh perbankan mencapai Rp46,21 triliun.
Hal ini menyusul banyaknya perusahaan pelat merah di bidang konstruksi yang terlilit utang di perbankan.
"Catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya sebesar Rp46,21 triliun. Pembagiannya masing-masing saya pikir kalau teknis tidak perlu dibacakan satu per satu," ucap Mahendra dalam konferensi pers OJK, Selasa (1/8/2023).
Namun, Mahendra enggan merinci total kredit masing-masing BUMN Karya. Menurutnya, segala kebijakan kredit BUMN Karya tersebut tergantung masing-masing perbankan pemberi.
"Mengenai itu, jelas adalah suatu putusan yang dilakukan masing-masing bank terhadap masing-masing pinjaman yang diberikan kepada debiturnya. Jadi tidak bisa digeneralisir," tegasnya.