Utang Luar Negeri Indonesia Q1 Capai Rp6.025 Triliun

25 Mei 2023, 14:42 WIB

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, pada kuartal I-2023 sebesar 402,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6.025 triliun (kurs Rp14.958 per dolar AS). Posisi ULN mengalami kontraksi 1,9 persen (year on year).

Meski demikian, ULN terpantau mengalami kenaikan 2,7 miliar dolar AS atau Rp40,3 triliun dibandingkan ULN pada Februari, yang tercatat sebesar 400,1 miliar dolar AS atau Rp5.894 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan kontraksi bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta.

"Perkembangan posisi ULN pada kuartal I 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ucapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (25/5/2023).

1. ULN pemerintah 194 miliar dolar AS

Ilustrasi dolar AS (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Secara rinci, porsi ULN pemerintah melanjutkan tren kontraksi. Posisi ULN pemerintah pada kuartal I 2023, tercatat 194 miliar dolar AS atau Rp2.901,4 triliun, kontraksi 1,1 persen (yoy).

"Perkembangan ULN dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga," ungkapnya.

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

"Penarikan ULN pemerintah pada kuartal I 2023, masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. Khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global," papar dia.

2. Pemerintah komitmen kelola ULN

Ilustrasi Logo Bank Indonesia. bi.go.id

Erwin mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.

3. ULN swasta didominasi utang jangka panjang

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal I 2023 sebesar 199,4 miliar dolar AS atau Rp2.981,5 triliun, mengalami kontraksi 3,0 persen (yoy). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta," ucapnya.

4. Struktur ULN tetap sehat

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dengan demikian, BI meyakini struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN," tuturnya.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Erwin menegaskan BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Dengan tetap menerapkan, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata dia.