Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat)
BI juga mencatat, ULN pemerintah sebesar 201,1 miliar dolar AS per akhir Februari 2022, atau setara Rp2.886 triliun. Angka itu naik 1,8 miliar dolar AS atau setara Rp25,83 triliun jika dibandingkan ULN pemerintah pada akhir Januari 2022 yang sebesar 199,3 miliar dolar AS atau setara Rp2.860 triliun.
BI mencatat, posisi ULN Pemerintah per Februari itu dilatarbelakangi oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).
"Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," tutur Erwin.
Adapun penarikan ULN pada Februari 2022 diutamakan belanja penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah," kata Erwin.