UU Ciptaker Permudah Izin TKA, Ekonom: Kalau Kebanyakan Bisa Konflik

Tauhid menambahkan, saat ini yang harus menjadi perhatian serius adalah turis-turis yang kerap memanfaatkan bebas visa maupun visa berliburnya untuk bekerja di Indonesia. Bila di tingkat level atas, Tauhid menilai wajar bila dipermudah izin kerjanya.

"Ini perlu jadi perhatian agar tidak menimbulkan arti berbeda. yang harus dihindari itu hanya pakai izin turis, bebas visa dimanfaatkan untuk kepentingan itu. kalau profesional dan pimpinan perusahaan saya kira itu jadi standar internasional," ujar dia.

Kemudahan RPTKA ini bagi TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu. Pada Ayat (1) disebutkan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada ayat (3) disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) , kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja di mana dalam RUU Cipta kerja, informasi terkait periode penugasan ekspatriat, penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan.

Sebelumnya di UUK Pasal 43 ayat 1 Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Lalu di Pasal 44 UU Ciptaker mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus. Sedangkan pasal 44 ayat 1 UUK menyebutkan pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.