INDEF: Banyak Kebijakan Jokowi di Tengah Wabah Corona Dinilai Negatif

26 Apr 2020, 14:01 WIB

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan riset mengenai sentimen dan perspektif publik di media sosial Twitter terkait sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di tengah pandemik COVID-19 atau virus corona.

Imam Maulana, Peneliti INDEF Datalyst Center, mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan INDEF mulai 27 Maret 2020 sampai 25 April 2020 dengan menggunakan sistem machine learning, ringkasan sentimen publik dari hari ke hari terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah secara keseluruhan sentimen negatif sebesar 68 persen yang didapatkan dari 476,696 ribu perbincangan yang terdiri dari 397,246 orang.

“Mayoritas perbincangan adalah darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif,” katanya, Minggu (26/4).

Dia mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020 diperbincangkan sebanyak 171,272 orang, dengan respons positif sebesar 21 persen dan sentimen negatif sebesar 79 persen .

1. Ketidaktegasan larangan mudik

Ilustrasi mudik. (IDN Times/Imam Rosidin)

Kemudian ketidaktegasan larangan mudik yang dilakukan pemerintah pada 2 April 2020 juga membuat bingung masyarakat. Dia mengatakan kebijakan itu direspons negatif oleh 54 persen warganet.

“Topik perbincangannya yaitu ekonomi rentan mudik karena nol pendapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran,” ujarnya.

2. Kebijakan jaring pengaman sosial dinilai negatif

Ilustrasi bantuan sosial. (Instagram/@Aniesbaswedan)

Kebijakan jaring pengaman sosial mendapat respons negatif sebesar 56 persen, dikarenakan masyarakat mempertanyakan penyaluran BLT yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Pendataan penerimaan Bansos yang tidak merata menjadi sentimen negatif," ujarnya.

3. Program kartu prakerja mendapat kritik negatif

Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Kemudian untuk program kartu prakerja dibicarakan oleh warganet sebanyak 38.260 dengan respons negatif sebanyak 81 persen dan hanya 19 persen masyarakat yang menilai kebijakan itu positif.

Adapun topik yang sering dibicarakan terkait prakerja adanya konflik kepentingan dan boros anggaran. Terlepas dari itu masyarakat juga memberikan tanggapan negatif terkait PHK di tengah pandemik, dengan respons negatif sebesar 84 persen.

5. Pembebasan napi dan pembebasan tarif listrik mendapat respons positif

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Kemudian aturan khusus penghinaan presiden, mendapat 89 persen sentimen negatif oleh warga net. Topik yang sering dibahas di antaranya, pemerintah antikritik, pelanggaran hak berpendapat.

5. Pembebasan tarif listrik dan napi mendapat respons positif

Ilustrasi PLN (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu ada dua kebijakan yang mendapat respons positif, yakni kebijakan pembebasan narapidana pada 1 April 2020 direspons positif oleh 54 persen pengguna Twitter dan 46 persen merespon negatif. Sebab warganet menilai pembebasan napi karena kemanusiaan.

Pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pelanggan pada 31 Maret 2020 menuai respons positif sebesar 94 persen dan 6 persen negatif. Topik perbincangan utama yakni bebas listrik untuk kalangan rentan.