Wacana Sembako Kena PPN 12 Persen, Anggota DPR: Ironis!

10 Jun 2021, 17:29 WIB

Dok.IDN Times

Jakarta, IDN Times - Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako dikritik keras oleh sejumlah Anggota DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari fraksi Gerindra menyoroti wacana yang muncul di saat pemerintah sedang menerapkan kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBm yang tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas.

Di sisi lain, pengenaan PPN sembako itu bisa menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

"Beberapa bulan yang lalu, kita membebaskan PPnBm. Lalu hari ini kita ingin memberlakukan pajak sembako. Ini sangat ironis," kata Kamrussamad dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (10/6/2021).

1. Pemerintah tak seharusnya mewacanakan PPN sembako

Ilustrasi pedagang sembako. (IDN Times/Holy Kartika)

Kamrussamad sendiri menilai wacana PPN sembako itu tidak tepat, apalagi sampai diusulkan oleh pemerintah dalam revisi draf Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Menurut kita hal-hal seperti ini sangat tidak tepat diwacanakan apalagi menjadi usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, seperti yang ketua harapkan, apalagi menjadi usulan," tegas dia.

2. Anggota DPR kaget

IDN Times/Kevin Handoko

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dari fraksi PDIP mengaku kaget dengan wacana pungutan PPN untuk sembako. Pasalnya, Komisi XI yang merupakan mitra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru tidak mengetahui wacana tersebut.

"Sebagai mitra kami kaget, kami lihat di media, bahkan saya dapat dari pedagang-pedagang pasar di Malang menelpon saya, misscall berkali-kali. Dianggap saya gak mau menerima. Saya respons, lho masa DPR gak tahu? Dalam hal inilah untuk membangun kemitraan lebih baik, kami mohon klarifikasi. Kenapa ini bisa muncul? Kami dewan merasa terpojok," ujar Andreas.

3. Daftar sembako yang mau dikenakan PPN

(Ilustrasi) IDN Times/Holy Kartika

Selama ini, sejumlah barang pokok tidak dikenakan PPN. Namun, dalam revisi draf RUU KUP, sejumlah barang pokok dihapus dari daftar barang yang tak dikenakan pajak. Dengan demikian, barang pokok berencana dikenakan PPN. Berikut daftarnya:

a. beras dan gabah;
b. jagung;
c. sagu;
d. kedelai;
e. garam konsumsi;
f. daging;
g. telur;
h. susu;
i. buah-buahan;
j. sayur-sayuran;
k. ubi-ubian;
l. bumbu-bumbuan; dan
m. gula konsumsi.