5 Perbedaan Prenup dan Postnup yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Nikah

Perbedaan paling jelas antara prenup dan postnup terletak pada waktu pembuatannya. Prenup atau perjanjian pranikah dibuat dan ditandatangani sebelum kamu resmi menikah. Jadi, semua kesepakatan disusun ketika kamu dan pasangan belum terikat secara hukum sebagai suami-istri.

Sebaliknya, postnup dibuat setelah kamu dan pasangan sudah menikah secara sah. Perjanjian ini disusun ketika hubungan pernikahan sudah berjalan dan kalian tetap berniat mempertahankan rumah tangga. Artinya, konteks hukum dan kondisi asetnya bisa saja sudah berbeda dibandingkan sebelum menikah.

Ketika prenup dibuat, kamu dan pasangan belum memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri. Artinya, belum ada kewajiban hukum khusus yang melekat di antara kalian. Inilah yang membuat posisi hukum prenup sering dianggap lebih sederhana karena dibuat sebelum ada ikatan pernikahan.

Berbeda dengan postnup yang dibuat ketika hubungan hukum suami-istri sudah terbentuk. Setelah menikah, ada hak dan kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Karena itu, setiap kesepakatan baru yang dibuat setelah menikah akan dinilai dalam konteks hubungan hukum tersebut.

Prenup biasanya cocok jika kamu sudah memiliki aset signifikan sebelum menikah. Misalnya, kamu punya bisnis, properti, atau tabungan besar yang ingin kamu pisahkan secara jelas sejak awal. Prenup juga relevan jika kamu memiliki anak dari hubungan sebelumnya dan ingin memastikan perlindungan aset tertentu.

Sementara itu, postnup lebih tepat apabila kebutuhan pengaturan muncul setelah pernikahan berjalan. Bisa jadi kondisi keuangan berubah, aset berkembang, atau kamu dan pasangan baru merasa perlu membuat kesepakatan tertulis. Dalam situasi seperti ini, postnup menjadi opsi yang tetap memungkinkan selama pernikahan masih berlangsung.

Baik prenup maupun postnup sama-sama bisa mengatur pemisahan harta dan utang. Keduanya dapat menentukan mana yang dianggap sebagai harta pribadi dan mana yang termasuk harta bersama jika terjadi perceraian. Selain itu, keduanya juga bisa mengatur pembagian aset dengan skema yang disepakati bersama.

Perjanjian ini juga dapat mengatur soal dukungan finansial atau alimony di masa depan. Bahkan, dalam beberapa yurisdiksi, perjanjian ini bisa berkaitan dengan hak waris pasangan yang masih hidup. Namun, biasanya perjanjian perkawinan tidak mengatur soal hak anak karena itu menjadi ranah kebijakan hukum tersendiri.

Semua perjanjian perkawinan bisa diperiksa oleh pengadilan jika suatu saat disengketakan. Namun, postnup cenderung diperiksa lebih ketat dibandingkan prenup. Hal ini karena setelah menikah, sudah ada hak atas harta bersama dan kewajiban hukum yang melekat di antara pasangan.

Pengadilan biasanya akan melihat apakah ada unsur penipuan, paksaan, tekanan, atau ketidakadilan yang signifikan. Jika perjanjian dianggap terlalu berat sebelah atau melanggar kebijakan publik, maka bisa saja dinyatakan gak berlaku. Karena itu, penting bagi kedua pihak untuk terbuka dan idealnya mendapatkan pendampingan hukum masing-masing saat menyusun perjanjian.

Sekilas, prenup dan postnup terlihat hanya berbeda soal waktu penandatanganan. Padahal, ada perbedaan penting dalam konteks hubungan hukum, situasi penggunaannya, hingga potensi pemeriksaan oleh pengadilan. Memahami hal ini membantumu melihat perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan, bukan ancaman bagi hubungan.

Pada akhirnya, keputusan membuat prenup atau postnup adalah soal kesiapan kamu dan pasangan dalam mengelola risiko secara dewasa. Jadi sebelum menikah, pastikan kamu sudah memahami opsi yang ada dan memilih yang paling sesuai dengan kondisi hidupmu, ya.