BI-RTGS: Pengertian, Jenis Transaksi dan Biaya Transfernya

Sistem BI-RTGS merupakan sebuah fasilitas yang ditawarkan oleh BI yang biasa digunakan untuk melakukan transfer dana elektronik dalam waktu seketika dengan nominal yang cukup besar. BI-RTGS sendiri kependekan dari Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan juga sistem kliring. 

BI-RTGS sendiri memegang peranan penting dalam transaksi pembayaran, khususnya jika kamu sedang ingin melakukan transaksi pembayaran dengan nominal yang relatif besar, yaitu berada di atas Rp100 juta dan sifatnya sangat mendesak. 

Transaksi tersebut juga bisa disebut sebagai High Value Payment System (HPVS). Hingga saat ini, HPVS yang ada di Indonesia mencapai 90 persen. Dengan begitu, bisa dikategorikan sebagai sistem pembayaran nasional yang signifikan (systemically important payment system).

Adapun beberapa jenis transaksi yang harus diselesaikan dengan menggunakan sistem BI-RTGS diantaranya sebagai berikut:

• Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) maupun Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).
• Transaksi yang dilakukan antara bank dengan BI yang ditujukan untuk pembelian dan penjualan surat berharga, seperti Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
• Transaksi antarbank yang tujuannya untuk pembelian atau penjualan surat berharga yang penyelesaiannya transaksinya harus dilakukan menggunakan mekanisme
• Delivery Versus Payment (DVP).
• Transaksi antarbank, baik itu untuk kepentingan bank sendiri maupun kepentingan nasabah bank, dengan catatan nilai nominal yang ditransfer sesuai dengan ketentuan batas minimal nominal transfer sistem BI-RTGS.
• Transaksi lain yang penyelesainnya harus menggunakan sistem BI-RTGS.

Selain kelima poin di atas, pihak BI berwenang untuk menetapkan transaksi lain yang bisa diselesaikan dengan sistem BI-RTGS.

Mengenai biaya dan jam operasional layanan BI-RTGS biasanya akan dibuatkan papan pengumuman oleh bank yang menjadi peserta dari sistem pembayaran non-tunai ini. Pengumuman ini ditetapkan oleh bank dan diletakkan pada masing-masing area kantor cabang yang mudah terlihat oleh semua nasabah yang lewat. 

Dalam penetapan jam layanan nasabah menggunakan sistem BI-RTGS, ada baiknya mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer yang sudah ditetapkan oleh BI. Bank juga perlu mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 pasal 8, salah satu tugas dari BI adalah menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Fungsi dari BI sendiri sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam sistem pembayaran adalah membuat ketentuan dan sebagai sebagai pengawas.

Lebih jelasnya berikut ini tugas BI:

1. BI sebagai regulator

Sebagai pihak yang membuat ketentuan, BI akan menetapkan landasan hukum yang nantikan berguna dalam penerapan sistem BI-RTGS. Selain uga juga berperan dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara maupun peserta BI-RTGS.

2. BI sebagai overseer

BI mempunyai tugas untuk memastikan penyelenggaraan BI-RTGS bisa memenuhi prinsip Core Principles for Systematically Important Payment System (CP-SIPS) dari Bank for International Settlement, guna mendukung stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.

3. BI sebagai penyelenggara sistem BI-RTGS

Sebagai pihak yang menyelenggarakan, BI wajib menyediakan struktur dan juga pelayanan kepada semua peserta. Pelayanan yang dimaksud disini meliputi penyediaan infrastruktur dan juga fasilitas guna menyelenggarakan BI-RTGS.

Selain itu juga wajib menyediakan helpdesk, memberikan pelatihan pada semua peserta dan mempunyai prosedur dalam penanganan kondisi darurat. Serta mengadakan pertemuan rutin kelompok pengguna.

4. Sebagai peserta sistem BI-RTGS

Sebagai peserta dalam sistem BI-RTGS, Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban yang sama dengan peserta lainnya. Terlepas dari tugas BI yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan begitu akan terbentuk asas kesetaraan antar semua peserta BI-RTGS.

Setelah kamu mengetahui tugas dari BI sebagai pihak penyelenggara, pembuat aturan dan overseer. BI juga mempunyai peranan lain dalam BI-RTGS atau sistem pembayaran nontunai.

• Memberikan kemudahan dan juga menjamin keamanan untuk semua pengguna yang lebih memilih menggunakan metode pembayaran yang bisa diakses di seluruh wilayah serta membuat biayanya serendah mungkin.
• Memperhatikan penerapan tentang asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai ini.
• Mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar guna menerapkan penyelenggaraan yang sistematis.

Itu dia beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang BI-RTGS. Baik itu dari definisinya, jenis transaksi yang wajib menggunakannya hingga tugas dan peranan BI pada sistem pembayaran nontunai tersebut.