Apa Penyebab Timbulnya Utang Pajak?

31 Jul 2024, 08:02 WIB

Seorang pengunjung F8 membayar pajak di gerai Bapenda Makassar yang berada di anjungan Pantai Losari. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Utang pajak dapat muncul akibat keterlambatan melaporkan dan membayar pajak, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
Denda administrasi dikenakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa dan Tahunan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sebagai wajib pajak, kamu mungkin merasa telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, namun masih dihadapkan pada utang pajak.

Penyebab utama utang pajak sering kali berasal dari sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan jangka waktu yang harus dipenuhi juga menjadi faktor signifikan yang memicu timbulnya utang pajak.

Apa saja penyebab timbulnya utang pajak dan bagaimana wajib pajak dapat menghindarinya? Berikut dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak:

1. Sanksi administrasi

ilustrasi pajak (Freepik.com)

Utang pajak atau tunggakan pajak muncul ketika ada tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Penyebab utama munculnya tagihan pajak tersebut adalah kewajiban membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jenis pajak yang menjadi kewajiban dapat dilihat di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima setelah pendaftaran.

Peraturan perpajakan mengatur jangka waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak. Jika jangka waktu ini tidak dipenuhi, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan dan/atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2. Besaran denda telat lapor SPT

Data penerimaan SPT Tahunan (dok. Kementerian Keuangan)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa dikenakan denda administrasi.

Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), denda yang dikenakan sebesar Rp500 ribu. Sementara itu, keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100 ribu.

Selain itu, keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) juga dikenakan sanksi. Denda untuk wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh adalah sebesar Rp1 juta. Bagi wajib pajak orang pribadi, denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sebesar Rp100 ribu.

Jika wajib pajak tidak membayar pajak atau hanya membayar sebagian dari pajak yang menjadi kewajibannya, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan dari pajak yang belum dibayar.

Sanksi tersebut dapat bertambah besar jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur tertulis, berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0 persen, serta tidak memenuhi kewajiban Pasal 28 atau Pasal 29 terkait pembukuan dan pemeriksaan pajak.

Selain itu, sanksi administrasi juga berlaku jika wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu.

3. Konsekuensi utang pajak

Ilustrasi bayar utang yang sudah ada (pexels.com/Karolina Kaboompics)

Mekanisme penerbitan surat tagihan kepada wajib pajak dilakukan melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), serta melalui proses pemeriksaan pajak dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan STP.

Jika wajib pajak tidak membayar STP dan/atau SKPKB dalam jangka waktu yang ditentukan, maka timbul utang pajak. Konsekuensi dari utang pajak ini adalah tindakan penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak Negara dengan tahapan sebagai berikut:

Surat Teguran diterbitkan tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran STP atau SKPKB.
Surat Paksa diterbitkan 21 hari setelah Surat Teguran jika wajib pajak belum melunasi utang pajak.
Surat Sita diterbitkan dua hari setelah pemberitahuan Surat Paksa jika utang pajak belum dilunasi.
Pengumuman lelang dilakukan 14 hari setelah penyitaan jika utang pajak masih belum dilunasi.
Lelang dilakukan 14 hari setelah pengumuman lelang.

Wajib pajak harus memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan setelah memiliki NPWP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada keraguan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak melalui telepon, surat elektronik, chat pajak, atau layanan tatap muka.