Viral Teror Pinjol Berujung Maut, Ini Aturan Debt Collector Pinjol

POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengatur ketentuan berupa penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan, hingga penyelesaian sengketa.

Perlindungan dalam POJK baru ini juga turut mengatur debt collector. Sebab, debt collector melaksanakan tugasnya sebagai pegawai yang dipekerjakan PUJK. Dengan demikian, PUJK tidak bisa lepas tangan jika terjadi masalah terkait debt colletcor dan konsumennya.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, jika debt collector melakukan tindakan pengancaman dan kekerasan fisik maka dapat masuk ke delik pidana umum dan dapat dilaporkan ke polisi. 

Dalam aturan itu, OJK menyiapkan beberapa sanksi bagi PUJK yang tidak mematuhi aturan-aturan. Sanksi itu berlaku pula bagi debt collector sebagai pihak yang diperkerjakan PUJK. 

Sanksi yang dikenakan pun memiliki level-levelnya sendiri. Pertama, sanksi akan berupa peringatan tertulis. Kedua, denda berupa uang.

Ketiga, larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Keempat, sambung dia, berupa pembatasan produk atau layanan atau kegiatan usaha. Adapun yang kelima dan keenam adalah pemebukan serta pencabutan produk dan layanan usaha. Terakhir, izin usaha PUJK bisa dicabut oleh OJK.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai fungsi penagihan merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam keseimbangan rantai operasional bisnis fintech lending.  Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko mengatakan untuk menghindari praktik penagihan yang tidak beretika dan melanggar hukum, AFPI mengaturnya melalui Pedoman Perilaku AFPI.

Dalam bagian 'Itikad Baik Dalam Penagihan Atas Pinjaman Gagal Bayar' dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa seluruh karyawan internal penagihan dari perusahaan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) wajib untuk mendapatkan sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI," kata Sunu.

"Penyelenggara diperbolehkan untuk menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa penagihan yang telah terdaftar di AFPI, dengan tenaga penagihan yang telah tersertifikasi oleh AFPI," ujar dia.

AFPI menerapkan sejumlah aturan tertentu bagi fintech yang menggunakan pihak ketiga dalam melakukan penagihan terhadap nasabahnya. Pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa penagihan harus terdaftar sebagai anggota AFPI.

Ada sejumlah syarat yang diberikan AFPI, yakni:

• Legal dokumen.
• Pemenuhan persyaratan infrastruktur.
• Persyaratan jumlah minimal tenaga penagihan yang dimiliki sebanyak 20 tenaga penagihan.
• Memiliki SOP Penagihan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan Pedoman Perilaku AFPI, di mana pada pedoman perilaku AFPI diatur ketentuan tentang tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan fisik maupun mental dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan/peminjam dan larangan penyebarluasan data pribadi.
• Kewajiban untuk melaporkan perkembangan jumlah klien dan jumlah tenaga penagihan setiap bulan.
• Memiliki Data Center yang jelas, baik itu on premise maupun cloud.
• Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Utama, yang menyatakan akan mengikuti seluruh aturan AFPI dan tidak akan bekerja sama dengan pinjol ilegal.
• Membayar iuran keanggotaan tahunan.
• Dikenai sanksi-sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran atas pedoman perilaku.

Melansir akun @rakyatvspinjol, keluarga korban mengatakan kalau mereka mendapat teror pinkol bertubi-tubi dari debt collector Adakami. Teror beragam mulai dari cacian hingga order fiktif ojek online sebanyak 5-6 kali dalam sehari. Bahkan, beberapa di antaranya memaksa keluarga korban membayar pesanan.

Korban berinisial K pun dikabarkan dipecat dari pekerjaannya karena teror pinjol tersebut sampai ke tempat kerjanya. Teror pinjol DC Adakami pun tak kunjung berhenti bahkan usai korban meninggal dunia pada Mei 2023 lalu.