Bank Mandiri Gelar Mandiri Institute Insight 2024

Sebagai bagian dari tren global menuju ekonomi hijau, Indonesia berkomitmen dalam persiapan COP29 di Baku, Azerbaijan, untuk memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif.

Indonesia bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol pada 2060 atau lebih cepat, serta menghindari 1 miliar ton emisi karbon dioksida.

“Kami memilih tema ini karena melihat perlunya seluruh stakeholders di Indonesia menjembatani tren meningkatnya implementasi ESG pada tingkat global dengan kesiapan sektor swasta dan keuangan untuk beradaptasi,” tutur Eka.

“ESG bukan hanya menjadi isu strategis bagi dunia usaha tetapi juga fondasi penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan memegang peran penting dalam mendorong transformasi bisnis dan integrasi ESG," imbuhnya.

Sejalan dengan peningkatan komitmen tersebut, Bank Mandiri telah turut mendukung rencana pemerintah dengan konsisten mendorong kontribusi perseroan terhadap pembiayaan keberlanjutan dan pembiayaan hijau.

Hingga kuartal III 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan sebesar Rp285 triliun, atau 22,9 persen dari total kredit Bank Mandiri.

Dari nilai tersebut, pembiayaan ke sektor hijau Bank Mandiri telah menembus Rp142 triliun, setara dengan 11,4 persen dari total penyaluran kredit Bank Mandiri di kuartal III 2024.

Tak hanya dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri juga secara konsisten telah mengadopsi praktik-praktik ESG secara lebih luas, termasuk di dalam operasional perusahaan.

Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong menjelaskan, dalam diskusi ini, Bank Mandiri juga meluncurkan laporan ESG Implementation 2024, yang merupakan hasil riset kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia.

Laporan ini memberikan gambaran implementasi ESG di perusahaan tercatat dan tidak tercatat, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa temuan utama dalam laporan ini meliputi:

1. Adopsi aspek keberlanjutan, dalam hal ini ESG, pada perusahaan tercatat di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024. Hal ini terlihat dari implementasi aspek ESG pada strategi operasional dan bisnis, pengukuran emisi karbon yang dihasilkan, dan assessment parameter ESG secara keseluruhan.
2. Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Sebanyak 64 persen perusahaan tercatat telah mengukur emisi GRK, dengan fokus pada pengukuran emisi Scope 1 (direct emission) dan Scope 2 (indirect emission).
3. Masuk ke pasar modal dan bursa saham dapat memberikan dorongan bagi sektor swasta untuk mengimplementasikan aspek ESG lebih baik. Dalam hal ini, perusahaan tercatat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terkait dengan inisiatif pengurangan emisi dan taksonomi hijau serta implementasi isu keberlanjutan yang lebih dalam dibandingkan perusahaan swasta non-listed lainnya.
4. Penggunaan produk keuangan berkelanjutan masih terbatas pada sektor swasta di Indonesia, baik penerbitan obligasi berkelanjutan (sustainable-related bond) dan penggunaan sustainable loan. Terbatasnya proyek hijau dan pemahaman mengenai instrumen pembiayaan tersebut menjadi tantangan utama untuk meningkatkan penggunaan dan penerbitan sustainable-related financing ke depan.
5. Pada lingkup ASEAN: Secara total Indonesia menempati ranking ke-3 dalam penerbitan sustainable bonds (surat hutang keberlanjutan) dengan total USD 15,39 miliar (19 persen dari total ASEAN). Singapura menempati ranking pertama dengan total penerbitan USD 26,26 miliar sampai dengan Oktober 2024.

“Laporan ini turut menyoroti bahwa mayoritas perusahaan tercatat (87 persen) mengadopsi ESG untuk meningkatkan nilai perusahaan, sementara 80 persen terdorong oleh kebijakan pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang terstruktur untuk mempercepat implementasi ESG, sejalan dengan tren regional dan global,” papar Andre.

Di sisi lain, pasar karbon Indonesia difokuskan pada strategi bertahap yang mencakup pasar karbon wajib, pasar karbon sukarela, dan pajak karbon.

Pajak karbon yang direncanakan mulai diterapkan pada 2025, akan menjadi prioritas utama untuk memperkuat ekosistem pasar karbon.

Strategi ini diharapkan mampu mendukung integrasi sistem perdagangan emisi pada 2025, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar karbon sukarela.

“Mandiri Institute percaya bahwa laporan ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat implementasi ESG di Indonesia,” pungkas Andre. (WEB)