KB Bukopin Terbitkan Obligasi Rp4 Triliun buat Salurkan Kredit ke UMKM

Dalam penandatanganan kerja sama itu, turut hadir secara virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia mengatakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sosial KB Bukopin, akan membuka peluang investasi di Indonesia, karena disalurkan dalam bentuk kredit.

“Pemerintah mendukung kerja sama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (2/9/2022).

Seperti yang diketahui, survei Bank Indonesia menunjukkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemik COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan.

Oleh karena itu, dana pinjaman yang diperoleh dari obligasi sosial disalurkan KB Bukopin kepada tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha setelah terdampak COVID-19. Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sektor Ritel: Pembiayaan Rumah Terjangkau.
2. Sektor UKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.
3. Sektor Komersial: Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).

Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs).

Demi menjaga obligasi sosial tersebut sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan penerbitan obligasi sosial itu berkontribusi pada pengembangan instrumen obligasi di Indonesia.

"Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic COVID-19. Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat," ucap Deni.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan penerbitan obligasi sosial itu akan mendongkrak pemulihan ekonomi Indonesia.

"Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia," ujar Septian.

Bahkan, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menilai penerbitan obligasi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

“Dengan social bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Riyatno.