Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp88,8 triliun.
"Perkiraan kerugian akibat investasi bodong dari 2008 sampai 2018 capai Rp8,8 triliun, kerugian ini tidak dapat ditutupi oleh aset yang disita," papar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, dalam acara Sosialisasi Satuan Tugas Waspada Investasi Ilegal di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/4).
Tongam menjelaskan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terdapat empat perusahaan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dalam jumlah banyak.
Contohnya, kasus Pandawa Group yang menawarkan bunga 10 persen per bulan. Perusahaan investasi tersebut telah menjerat 559 ribu korban dengan kerugian capai Rp3,6 triliun.
Kemudian, PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) yang memberikan investasi konsorsium emas sebesar 5 persen per bulan dan telah memakan korban 170 ribu orang dengan total kerugian Rp1,6 triliun.
Tercatat juga kasus Dream Freedom dengan money game yang memakan korban 700 ribu orang, mencapai kerugian sebesar Rp3,5 triliun.
Tongam menambahkan, investasi ilegal yang mengatasnamakan ibadah pun ada. Seperti misalnya, kasus 4 travel umrah dengan 164.757 ribu korban dan kerugian mencapai Rp3,04 triliun.
"Sampai-sampai atas nama agama mereka lakukan penipuan. Modusnya mereka menyeret tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menjaring korban lebih banyak padahal cuma modus," jelas dia.
Tongam menjelaskan, menjamurnya investasi ilegal ini karena masyarakat mudah tergiur dengan bunga tinggi, keuntungan cepat, dan minim risiko.
"Jadi bukan karena tinggi rendahnya pendidikan, tetapi masyarakat kurang bersyukur yang mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat," jelas Tongam.
Tongam kemudian menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan memakai logika dalam berinvestasi. Menurutnya, karakteristik investasi bodong bisa dilihat dari penawaran yang memberikan bunga tidak masuk akal, seperti bunga 10 persen per bulan bahkan sampai 30 persen.
"Ini jelas tidak logika," ungkap Tongam.
Lebih lanjut, dia meminta masyarakat agar meneliti legalitas perusahaan investasi tersebut dan memahami proses bisnis yang ditawarkan.
Tongam menegaskan bahwa OJK telah melakukan tindakan preventif dan represif untuk melindungi masyarakat dari jeratan investasi bodong.
"Kami terus lakukan literasi pada masyarakat agar berinvestasi pada perusahaan yang berizin serta memberikan informasi tentang investasi ilegal," imbuh dia.
Secara represif, OJK bersama Satgas Waspada Investasi membentuk crisis center untuk korban investasi ilegal.