Jakarta, IDN Times - Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) atau KPR subsidi dari pemerintah sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun, terhitung sejak 2010. Hingga Juni 2022, nilai FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp97,44 triliun.
Adapun realisasi pemilikan rumah hingga Juni 2022 ialah sebanyak 1,1 juta unit yang tersebar di seluruh Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tahun ini, pemerintah telah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program KPR FLPP tersebut. Dana Rp30 triliun tersebut bersumber dari APBN.
Dana dari APBN itu disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun, dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun, di mana sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF dan dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.
SMF sendiri bertugas membiayai 25 persen dari pendanaan KPR FLPP. Sehingga, pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban fiskal APBN.
Hingga akhir 2021, pengelolaan dana pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, dalam menjalankan program KPR FLPP, SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang (leverage).
Sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, SMF telah menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah.
Di 2022 ini, pemerintah menargetkan penyediaan rumah untuk MBR sebanyak 200 ribu unit melalui KPR FLPP.
Berdasarkan keterangan resmi SMF, Senin (22/8/2022), sampai Juni 2022, realisasi dari target tersebut ialah 49,78 persen atau sekitar 99 ribu unit rumah.