Uji coba program makan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/Larasati Rey)
Ia merinci dari total anggaran tersebut, sekitar Rp34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai.
Selain itu, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi.
Jika diklasifikasikan, 95,4 persen anggaran BGN tahun 2026 atau Rp255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya 4,6 persen atau Rp12,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan fungsi, anggaran BGN bersumber dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen). Adapun berdasarkan jenis belanja, 97,7 persen atau Rp261 triliun diarahkan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi. Belanja pegawai tercatat 1,4 persen atau Rp3,8 triliun, sedangkan belanja modal hanya 0,9 persen.
“Kami tidak memperbanyak belanja modal, lebih banyak diarahkan untuk belanja barang, terutama intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka operasional hanya 2,9 persen atau Rp7,7 triliun, sementara non-operasional—atau lebih banyak ke arah intervensi—mencapai 97,1 persen,” ucap Dadan.