Suku Bunga Tetap, Bank Mandiri Genjot Pembiayaan di Sektor Produktif

Selain itu, Bank Mandiri mendukung langkah BI yang memperkuat dukungannya terhadap pertumbuhan kredit dengan meluncurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking). Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

Menurut Ashidiq, kebijakan tersebut akan memperkuat efektivitas transmisi likuiditas ke sektor keuangan dan perekonomian riil, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Melalui kebijakan ini, BI memberikan insentif likuiditas kepada bank hingga 5,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), terdiri dari dua skema utama, yakni Lending Channel yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5 persen dari DPK.

Insentif ini diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yaitu sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; sektor jasa dan ekonomi kreatif; sektor konstruksi, real estate, dan perumahan; serta UMKM, koperasi, sektor inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung inklusi keuangan, Bank Mandiri juga terus mengoptimalkan layanan digital perbankan. Melalui platform seperti Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant, bank berupaya memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, baik skala mikro maupun besar.

“Inisiatif digital ini kami harapkan dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor,” jelasnya.

Data Bank Indonesia menunjukkan laju kredit perbankan pada September 2025 tumbuh 7,70 persen secara tahunan (yoy), sedikit meningkat dibandingkan 7,56 persen (yoy) pada Agustus 2025. Permintaan kredit perbankan masih belum kuat. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang cenderung wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Pelemahan ini tercermin dari masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025, yakni mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari total plafon kredit yang tersedia.