Beberapa waktu lalu, publik sempat ramai dengan rangkaian pemberitaan mengenai Eks Pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun. Rafael ditahan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dari beberapa wajib pajak.
Lalu, apa itu gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan penyuapan? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak artikel berikut ini!
Gratifikasi merupakan pemberian yang memiliki arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat dilakukan atau diterima di dalam maupun luar negeri. Lalu, dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tidak.
Gratifikasi juga dapat diartikan sebagai suap terselubung. Larangan adanya gratifikasi karena mendorong munculnya sikap tidak objektif, tidak profesional, dan tidak adil yang mengakibatkan penerima tidak melaksanakan pekerjaannya dengan bijak.
Walaupun disebut suap terselubung, gratifikasi berbeda dengan suap. Melansir laman KPPN Kotabumi, suap merupakan situasi ketika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas atau pejabat terkait dengan maksud agar tujuan tersebut lebih cepat tercapai, walaupun melanggar prosedur.
Sementara itu, gratifikasi dilakukan dalam situasi ketika pengguna jasa memberikan hadiah kepada petugas layanan dengan tujuan agar pihak petugas pelayanan dapat tersentuh hatinya agar di kemudian hari dapat mempermudah dan melancarkan tujuan pihak pengguna jasa.
Kata kunci yang membedakan suap dan gratifikasi adalah transaksi atau deal antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi. Pada gratifikasi tidak dilakukan transaksi tersebut karena tujuannya adalah menimbulkan rasa “balas budi”.
Landasan hukum mengenai gratifikasi terdapat pada UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12 B yang menyebutkan bahwa:
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
Sanksi untuk pelaku gratifikasi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, yakni ketentuan sanksi bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
"Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
Akan tetapi, sanksi akan tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Laporan wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
Nah, itulah informasi mengenai gratifikasi yang menjadi dugaan Rafael Alun saat ini. Kamu sudah lebih paham dan tercerahkan, bukan?