Massa demo di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat memanas hingga ke daerah Pejompongan, Palmerah, dan Slipi pada Kamis (28/8/2025) sore. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Menurut sejarahnya, yang dipaparkan dalam laman GQ, ACAB semula digunakan sebagai bentuk protes di Amerika Serikat dan Eropa. Akronim ini biasanya dituangkan dalam grafiti, poster, hingga pakaian sebagai bentuk protes terhadap aparat kepolisian.
Generasi muda mengagas protes dengan kode tersebut, kemudian ramai bermunculan pada saat demonstrasi. Ini menjadi bentuk seruan untuk menyoroti tindakan aparat kepolisian dan dinamika kekuasaan di suatu negara. Diperkirakan, istilah tersebut muncul pada abad ke-20 oleh kaum buruh. Kelompok masyarakat yang memprotes kekuasaan menyebut “All Cops Are Bastards” kemudian menyingkatnya menjadi ACAB.
ACAB menjadi akronim yang terus digaungkan melalui berbagai media, misalnya musik, grafiti hingga perlawanan dalam demonstrasi. Pada 2018, slogan ini juga digunakan untuk menarik perhatian terhadap kebrutalan polisi dan mendukung Black Lives Matter di Oregon. Berbagai negara lain seperti Jerman, juga menggunakan ACAB sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemikiran anarkis.
Lebih luas, ACAB kini menjadi simbol kebencian, meski maknanya harus diperhatikan dalam konteks yang lebih bijak. Kini, ACAB banyak digunakan untuk menunjukkan dukungan kolektif masyarakat dan sebagai protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan pihak yang berkuasa.
Banyak aktivis mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap singkatan ACAB menjadi "All Cops Are Bad" atau “Semua Polisi Itu Jahat” agar tak terlalu menyinggung. Akan tetapi, sebagian kelompok menilai bahwa memang betul tidak semua polisi baj*ngan, namun semua polisi dibatasi secara institusional terjebak dalam sistem yang menindas.
ACAB terus menjadi tren protes kebrutalan polisi yang semakin meluas. Meski tak selalu memiliki arti yang konsisten, namun ini menjadi simbol kebrutalan dan kecaman keras terhadap aksi kekerasan. Sentimen yang mendasarinya adalah penyalahgunaan wewenang kepada masyarakat.