Hardiknas 2026: Ketika Pendidikan Bermutu Hanya Menjadi Etalase Milik Kelas Atas

Ketimpangan kelas sudah dimulai jauh sebelum seorang anak memasuki jenjang pendidikan tinggi. Anak-anak dari keluarga mapan memiliki akses ke fasilitas prasekolah yang menstimulasi kognitif, asupan gizi yang optimal, hingga bimbingan belajar tambahan yang mengamankan posisi mereka di sekolah-sekolah unggulan.

Di sisi lain, anak-anak dari kelompok ekonomi bawah harus bertahan dengan infrastruktur pendidikan seadanya. Mereka dituntut untuk berlari pada lintasan kompetisi yang sama, padahal garis start mereka tertinggal jauh di belakang.

Memasuki jenjang perguruan tinggi, filter ekonomi ini bekerja semakin kejam. Skema biaya kuliah yang terus meningkat sering kali mencekik kelompok menengah ke bawah, memaksa banyak calon mahasiswa mengubur mimpi mereka.

Narasi bahwa beasiswa selalu tersedia bagi mereka yang berprestasi juga kerap kali menjadi ilusi. Kenyataannya, untuk bisa menembus standar seleksi beasiswa yang ketat, seorang siswa membutuhkan kapital ekonomi dan kapital budaya masa lalu yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang sejak awal sudah sejahtera.

Akar dari masalah ini adalah pergeseran paradigma dalam memandang pendidikan. Pendidikan perlahan tidak lagi diperlakukan secara utuh sebagai hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, pendidikan bergeser menjadi investasi privat dan komoditas pasar.

Siapa yang mampu membayar lebih mahal akan mendapatkan fasilitas, relasi, dan kualitas pengajaran yang lebih baik. Ruang kelas yang seharusnya menjadi titik lebur berbagai latar belakang sosial kini menjelma menjadi gelembung eksklusif.

Biaya pendidikan yang tidak terjangkau menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tertutup, masyarakat kelas bawah terpaksa masuk ke pasar kerja dengan keterampilan minimum yang berujung pada upah rendah. Hal ini menjamin bahwa generasi berikutnya dari keluarga tersebut akan menghadapi hambatan finansial yang persis sama. Sistem ini secara efektif mengunci mobilitas sosial dan memastikan kemiskinan terus diwariskan.

Merayakan Hari Pendidikan Nasional tanpa membicarakan ketimpangan kelas adalah sebuah kebutaan yang disengaja. Selama biaya pendidikan masih menjadi tembok tebal yang menghalangi masyarakat ekonomi lemah, maka institusi pendidikan hanya akan berfungsi sebagai mesin fotokopi kelas sosial, mencetak ulang kemiskinan bagi yang miskin dan privilese bagi yang kaya. Pemerintah perlu melakukan intervensi struktural yang radikal agar pendidikan kembali pada fungsi aslinya sebagai alat pembebasan, bukan alat segregasi ekonomi.