Setiap tahunnya, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Akan tetapi, hingga kini tugas berat untuk mencerdaskan bangsa, tidak sebanding dengan aspek kesejahteraan guru.
Ada yang beranggapan jika tunjangan pemerintah untuk tenaga pendidik, tidak mampu meningkatkan indeks pendidikan Indonesia. Benarkah kualitas pendidikan dan tenaga pendidik hingga kini tidak ada peningkatan?
Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA), lebih dari 50 persen anak Indonesia memiliki kemampuan di bawah standar. Bahkan, Malaysia dan Filipina lebih unggul dua poin dari Indonesia. PISA test dilakukan pada anak berusia 15 tahun, meliputi 3 bidang mata pelajaran Matematika, Sains, dan Bahasa Indonesia.
Menurut Margaretha Ari Widowati, Director of PINTAR Tanoto Foundation, saat ditemui IDN Times di bilangan Jakarta Pusat menjelaskan, “Ada berbagai aspek yang membuat kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Kita sadar betul bahwa tenaga pendidik Indonesia masih harus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Misalnya, menerapkan metode pengajaran dua arah dan tidak lagi konservatif."
Kurangnya minat baca pada anak Indonesia, juga jadi kendala peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Padahal, kapasitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan kemampuan literasi. Makanya, penting sekali menumbuhkan minat baca sejak dini.
"Ketika di lapangan, kami menemukan banyak kasus yang terjadi pada anak-anak Indonesia. Salah satunya, ketidakmampuan anak untuk memahami konsep belajar. Sejauh ini, yang mereka pahami hanyalah pertanyaan dan jawaban tanpa tahu prosesnya. Misalnya, 7-2=5. Beberapa anak menjawab benar, ada yang bingung, bahkan lainnya menjawab tidak tahu. Seharusnya guru bisa menjelaskan proses munculnya angka-angka tersebut lebih dulu, sehingga anak bisa menjawab soal tersebut," kata Stuart Weston, Technical Advisor Tanoto Foundation.
Tenaga pendidik harusnya berbenah diri dan memahami metode belajar yang sebenarnya dibutuhkan anak. Metode Montessori diyakini sebagai penekanan aktivitas pengarahan diri pada anak, sehingga anak bisa memperkenalkan berbagai konsep dalam proses belajar. Lalu, bagaimana agar semua ini bisa terwujud?
Menyatukan visi dan misi untuk mengajar anak Indonesia, jadi fondasi terpenting bagi tenaga pendidik. Kepala sekolah harus lebih peka terhadap kebutuhan guru. Misalnya, dengan mencari tahu kekurangan apa yang dimiliki oleh guru dan memberikan pelatihan.
Melihat data World Bank mengenai tunjangan guru di Indonesia tahun 2017, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik di Indonesia diyakini rendah, terutama sebelum era reformasi. Sudah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejak awal tahun 1980-an.
Berbagai strategi dan kebijakan dibuat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik bagi anak bangsa. Misalnya menerapkan kebijakan tunjangan guru.
Adanya kebijakan tunjangan guru ini, dilatarbelakangi oleh identifikasi rendahnya kualitas tenaga pendidik dan motivasi mengajar. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan di berbagai jenjang sekolah. Undang-Undang Guru tahun 2005 menyatakan, kalau guru yang memenuhi kriteria (menjadi guru pegawai negeri sipil dan menyelesaikan pendidikan sarjana atau memiliki posisi tinggi di pegawai negeri) dan memenuhi syarat sertifikasi, menerima "Tunjangan Profesi" dengan kisaran 100 persen upah pokoknya.
Sebaliknya, bagi guru PNS yang tidak memenuhi kriteria, harus melalui external assessment untuk meningkatkan uji kompetensi dan peningkatan kemampuan. Sedangkan, guru yang telah tersertifikasi bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 2 kali lipat gaji pokok.
Implementasi kebijakan juga menjelaskan, upah guru yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan usaha guru untuk memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Laporan World Bank lainnya juga mengklaim, upah rendah menjadi salah satu alasan performa kerja guru yang kurang baik dan memiliki moral rendah.
Data World Bank lainnya juga menyebutkan, minimnya kesadaran guru untuk memenuhi tanggung jawab belajar mengajar di kelas. Hal ini bisa dilihat dari tingginya absensi ketidakhadiran guru karena beragam faktor. Misalnya, mengambil pekerjaan lain di luar profesi guru. Tentu ini memengaruhi motivasi dan efektivitas belajar-mengajar. Dari sinilah, pemerintah Indonesia berinisiatif meningkatkan kesejahteraan guru.
Sayangnya, inovasi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan. Kita bisa lihat bahwa tidak adanya perubahan pada kemampuan guru maupun proses belajar mengajar di sekolah. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa kebijakan tunjangan guru tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Gaji guru di Indonesia terus menjadi sorotan. Mengutip dari laman kemdikbud.go.id, pemerintah telah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru di Indonesia. Tahun 2019, pemerintah telah menggelontorkan anggaran tunjangan guru sebesar Rp56,9 triliun. Jumlah ini dibagikan pada 1.310,7 juta guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Rp5,7 triliun untuk guru non-PNS.
Tercatat ada 3.017.296 tenaga pendidik di Indonesia. Sekitar 2.114.765 merupakan guru yang mengabdi di sekolah negeri dan 902.531 guru di sekolah swasta. Pemerintah mengatakan Tunjangan Profesi Guru (TGP) telah diberikan pada guru yang sudah tersertifikasi. Jumlahnya pun meningkat setiap tahunnya.
Tunjangan yang diterima guru PNS per bulan, tergantung dari golongannya. Guru terbagi atas empat kelompok, yakni Guru Pratama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, didapatlah detail sebagai berikut:
Lalu, bagaimana dengan upah yang diterima guru non-PNS atau honorer? Berdasarkan pengalaman Stuart, gaji guru honorer pada salah satu sekolah di Kalimantan ada di rentang 300-600 ribuan per bulan.
Guru non-PNS atau honorer sendiri terbagi menjadi dua golongan, yakni tersertifikasi dan belum tersertifikasi. Ketentuan ini sudah termasuk guru di negeri maupun di swasta. Lain lagi dengan guru non-PNS atau honorer yang direkrut oleh masing-masing sekolah. Upah dan tunjangan diatur berdasarkan peraturan sekolah tersebut.
Beberapa hari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu permasalahan kompleks yang membutuhkan inovasi. Ada tiga hal yang bisa mengubah wajah pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah tenaga pendidik diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen, mendapatkan pelatihan, dan adanya kesamaan visi dan misi untuk mencerdaskan anak Indonesia.
Terlalu banyak aspek dalam dunia pendidikan, sehingga kita tidak bisa berspekulasi bahwa kualitas pendidikan mengalami penurunan. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pelatihan pembelajaran pada 1.000 tenaga pendidik di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Indonesia sudah tidak punya waktu untuk menyaksikan krisis pendidikan yang kini terjadi. Lakukan inovasi sesegera mungkin, tidak lagi fokus pada lulus dan kerja di mana, melainkan pembentukan karakter untuk kemerdekaan pendidikan anak Indonesia.