8 Urutan Presiden Indonesia: Wakil, Kabinet, Masa Jabatan

22 Okt 2024, 14:20 WIB

Foto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Indonesia merupakan salah satu negara yang pemerintahannya berbentuk republik. Ini berarti, negara dikepalai oleh seorang presiden. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum (pemilu).

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang presiden. Nah, berikut IDN Times sajikan ulasan tentang urutan presiden Indonesia beserta wakil, nama kabinet, dan masa jabatannya! Masih ingat dengan urutannya, gak?

1. Soekarno (1945–1967)

Presiden RI pertama Soekarno (commons.wikimedia.org/Nationaal Archief)

Masa Jabatan: 18 Agustus 1945–12 Maret 1967
Wakil Presiden: Mohammad Hatta (18 Maret 1945–1 Desember 1956)
Nama Kabinet:
Demokrasi Liberal
Kabinet Natsir (6 September 1950–21 Maret 1951)
Kabinet Sukiman (26 April 1951–23 Februari 1951)
Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953)
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955)
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956)
Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–14 Maret 1957)
Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957–5 Juli 1959)
Demokrasi Terpimpin
Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960)
Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962)
Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963)
Kabinet Kerja IV (13 November 1963–27 Agustus 1966)
Kabinet Dwikora I (27 Agustus–22 Februari 1966)
Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966–28 Maret 1966)
Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966–28 Maret 1966)
Kabinet Ampera I (28 Juli 1966–11 Oktober 1967)
Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967–10 Juni 1968)

Bapak Proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, dialah Ir. Soekarno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, namanya tentu akan selalu diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih karena dirinya memainkan peranan penting semasa perebutan kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Di samping membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, Bung Karno, sapaan akrabnya, juga ikut andil dalam mengemukakan gagasan terkait lima prinsip yang harus dianut Indonesia. Kelima prinsip tersebut kelak dikenal sebagai Pancasila, dasar negara Indonesia.

Kepresidenan Bung Karno memang bukan bermula dari pemilihan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) maupun rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

Di bawah kepemimpinan Soekarno bersama dengan wakil presidennya, Drs. Mohammad Hatta, kondisi politik, perekonomian, dan sosial masih belum stabil. Tentu, hal ini karena Indonesia yang baru menjadi negara merdeka serta pengaruh kolonial Belanda yang hendak merebut Indonesia kembali. Perubahan terjadi di sana-sini, tak terkecuali penerapan sistem demokrasi.

Pada tahun 1950, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Liberal (1950–1959), juga dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, bersamaan dengan diberlakukannya UUDS 1950 sebagai konstitusi negara. Di era ini, yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Sementara itu, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara saja.

Di tengah jalan, Bung Hatta, melalui sebuah surat yang ia tulis pada 23 November 1956, menyatakan undur diri dari jabatannya sebagai wakil presiden RI pada 1 Desember 1956. Sejak saat itu, terjadi kekosongan jabatan.

Singkat cerita, Demokrasi Liberal dinilai gagal mewujudkan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi. Alhasil, Presiden Soekarno pun mengambil alih kepemimpinan lewat Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Sejak saat itu, Indonesia pun memasuki era Demokrasi Terpimpin, juga dikenal sebagai Orde Lama, yang dicirikan dengan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan sistem kepresidenan yang sarat akan tendesi otoriter. Segala bentuk pemberontakan memang bisa diberantas selama Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia malah mengalami penurunan.

Begitu juga dengan situasi politik yang kian tak stabil terlebih setelah terjadinya pembunuhan dan penculikan enam jenderal dan satu letnan oleh perwira-perwira aliran kiri pada malam 30 September 1965. Peristiwa berdarah tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965/PKI (G30S/PKI) yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi sebuah negara komunis.

Peristiwa G30S/PKI tak disangka memicu lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Setelah pidato pertanggung jawaban "Nawaksara" pada Agustus 1966 beserta "Pelengkap Nawaksara" pada Januari 1967, kedua pidato tersebut tidak memuaskan MPRS dan rakyat Indonesia.

Pimpinan MPRS pun menyatakan Presiden Soekarno telah lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Akibatnya, pada Kamis, 23 Februari 1967, pukul 19.30, Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, selaku pengemban TAP MPRS No. IX Tahun 1967.

Dikutip dari buku Sejarah 3 oleh Mustopo, dkk., setelah penyerahan kekuasaan tersebut, MPRS pun mengadakan Sidang Istimewa pada 7–12 Maret 1967 untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Soekarno menghembuskan napas terakhirnya pada Juni 1970.