Apa Itu Patsus? Ini Ketentuan dan Prosedurnya

Patsus atau penempatan khusus adalah prosedur yang diterapkan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Umumnya, patsus diberikan untuk mengamankan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran serta memudahkan dalam proses pemeriksaan oleh Provos.

Menurut Pasal 1 ayat 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, patsus merupakan bentuk pengamanan yang berbeda dari penahanan biasa. Penempatan ini dilakukan sebagai langkah sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

Provos Polri memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin dan menggelar sidang disiplin. Anggota Polri yang dijatuhi hukuman patsus tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Ankum dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, terdapat aturan yang mengatur prosedur pelaksanaannya. Patsus tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Penerapan patsus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ini meliputi:

• Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum)

• Atasan dari Ankum

• Provos Polri

Mereka tidak hanya berwenang menjatuhkan hukuman, tetapi juga memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh anggota Polri yang dikenai sanksi.

Durasi penempatan di tempat khusus juga telah ditentukan secara tegas. Berdasarkan Pasal 1 ayat 26, anggota Polri dapat dikenai patsus maksimal 21 hari. Sementara itu, sesuai Pasal 5 ayat 2, hukuman ini dapat diperpanjang hingga 7 hari tambahan dalam kondisi tertentu, seperti:

• Pelanggaran tergolong berat.

• Wilayah tempat tugas dalam keadaan darurat.

• Sedang berlangsung operasi khusus kepolisian.

• Situasi dalam status siaga.

Dalam beberapa kasus, penempatan patsus bahkan dapat dilakukan sebelum sidang disiplin berlangsung. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain:

• Menjaga keamanan atau keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat.

• Jika perkara tersebut menjadi sorotan publik.

• Ada kekhawatiran terduga akan melarikan diri.

• Atau terdapat potensi pengulangan pelanggaran.

Dengan demikian, pelaksanaan patsus merupakan bagian dari sistem penegakan disiplin di lingkungan Polri yang dilakukan secara terukur, proporsional, dan tetap memperhatikan hak-hak personel yang dikenai tindakan.

Pada hari ini (29/08/25), kasus pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dinyatakan telah melanggar kode etik kepolisian. Sebanyak tujuh anggota Brimob terbukti terlibat dan kini menjalani penempatan khusus (patsus).

Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, menyampaikan bahwa ketujuh anggota tersebut memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, pihaknya mulai hari ini memberlakukan penempatan khusus terhadap mereka.

Tujuh anggota Brimob yang dikenai patsus adalah Bripka R sebagai pengemudi rantis, Kompol C yang duduk di sebelah pengemudi, serta Aipda R, Briptu D, Bripda M, Bharaka J, dan Bharaka Y yang berada di bagian belakang kendaraan. Insiden tersebut terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Affan Kurniawan, seorang driver ojol, tewas setelah dilindas rantis Brimob pada Kamis malam, (28/08/25). Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Affan tidak dapat tertolong.

Patsus atau penempatan khusus merupakan prosedur yang sangat penting dalam penegakan disiplin anggota Polri. Prosedur ini berperan krusial dalam memastikan pelanggaran kode etik ditindak secara tegas dan transparan.