Desas-desus bahwa fitur gratis ongkir dihapus oleh pemerintah menjadi perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat Indonesia. Isu ini wajar membuat pelaku bisnis online cemas terlebih bagi mereka yang mengandalkan promosi gratis ongkir untuk berbelanja di e-commerce.
Maka, penting untuk mengklarifikasi apakah informasi yang beredar benar adanya. Berikut fakta mengenai isu penghapusan gratis ongkir yang didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital.
Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Hal yang perlu dipahami adalah peraturan tersebut bukan tentang gratis ongkir yang diberikan oleh e-commerce. Hal yang diatur dalam peraturan itu adalah diskon ongkir yang diberikan langsung oleh perusahaan jasa kirim.
Berdasarkan Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, yang disebut sebagai pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan Pos untuk kepentingan umum. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Pos Indonesia, J&T Express, JNE, SPX, dan Tiki.
Berdasarkan pasal 45 ayat (4) peraturan tersebut, perusahaan kurir hanya boleh memberikan diskon ongkir di aplikasi atau loket mereka maksimal tiga hari dalam satu bulan. Pembatasan diskon ini berlaku khusus apabila diskon yang diterapkan menyebabkan tarif layanan berada di bawah biaya pokok layanan. Perpanjangan lebih dari 3 hari sebenarnya bisa dilakukan dengan syarat pemilik layanan mengajukan permintaan kemudian Komdigi melakukan evaluasi.
Sedangkan, apabila tarif layanan setelah diskon masih di atas atau sama dengan biaya pokok layanan, diskon dapat diberikan sepanjang tahun tanpa adanya pembatasan.
Regulasi ini dibuat untuk menghindari praktik perang harga ongkir yang tidak sehat dan mencegah dampak buruk industri logistik. Sebab, diskon tarif pengiriman yang berada di bawah biaya operasional asli dapat menimbulkan kerugian jangka panjang. Kurir bisa saja memperoleh upah yang tidak layak, perusahaan bisa saja merugi, dan kualitas layanan pelanggan bisa saja menurun drastis.
Jelasnya, peraturan ini ditetapkan untuk melindungi kurir dan memastikan ekosistem logistik di Indonesia tetap sehat.
Di sisi lain, subsidi gratis ongkir yang diberikan oleh e-commerce kepada pelanggannya tidak dilarang. E-commerce diperbolehkan untuk memberikan promo gratis ongkir sebagai bagian dari strategi promosi mereka.
Perusahaan kurir pun dapat berkolaborasi dengan e-commerce, menawarkan tarif layanan grosir yang sudah disesuaikan. Tentunya, penyesuaian ini harus mempertimbangkan biaya pokok layanan dan penawaran harga dari pihak e-commerce itu sendiri.
Hal yang ditegaskan oleh Komdigi dari peraturan menteri tersebut ialah diskon oleh perusahaan kurir tidak boleh dilakukan secara ekstrem dan dalam jangka panjang. Ini penting karena praktik semacam ini bisa merusak industri logistik dari dalam secara perlahan.
Jadi, yang dibatasi bukan gratis ongkir yang ditawarkan oleh e-commerce ya, melainkan gratis ongkir yang diberikan langsung oleh jasa kurir.